Infografis
Terpisah, Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat mengingatkan masyarakat untuk kritis karena pemilik dan pengguna kartu e-toll, tanpa sadar sesungguhnya telah “diambil paksa” uangnya oleh pihak pengelola jalan tol dan oleh bank yang menerbitkan kartu e-toll.
Mirah mencontohkan, apabila masyarakat membeli kartu e-toll seharga Rp50 ribu sesungguhnya hanya mendapatkan saldo sebesar Rp30 ribu. “Ke mana selisih uang yang Rp 20 ribu?” kritiknya
Belum lagi dana saldo e-toll yang mengendap di bank karena tidak dipergunakan oleh pemilik kartu, yang kemudian dapat diputar oleh bank untuk kepentingan bisnisnya.
“Bayangkan, berapa triliun dana masyarakat yang akan diambil paksa dari sistem 10 persen GNNT dan GTO ini,” kata Mirah, menekankan.
Baca Juga: ASPEK Sebut Gerakan Non Tunai Adalah Praktik Bisnis Ala 'Kompeni'
Bukan tidak mungkin GNNT akan menyasar pada transaksi kebutuhan dasar masyarakat yang lainnya, seperti pembelian bahan bakar minyak (BBM). Bisa saja PT Pertamina mewajibkan pembelian BBM hanya dengan nontunai. Tidak saja pengemudi mobil namun juga akan berdampak langsung pada pengendara motor yang jumlahnya puluhan juta.
Pengendara motor yang selama ini bisa membeli bensin secukupnya dengan uang tunai Rp10.000, harus juga “dipaksa setor” dan mengendapkan dananya di bank untuk keuntungan pihak bank.
Terkait dengan itu, Mirah mengatakan, bahwa hal ini merupakan praktek bisnis ala “kompeni”. Masyarakat “dipaksa untuk setor” dana ke perusahaan seperti layaknya upeti di jaman penjajahan dulu.
Karena itu, KSPI dan buruh Indonesia akan melakukan perlawanan dengan melakukan Gerakan Nasional Tolak Uang Elektronik.
“Buruh akan melakukan penolakan dengan melakukan kampanye masif di berbagai media, dengan mengadakan mimbar rakyat untuk menolak GNNT,” ujar Said Iqbal.
Baca Juga: Jokowi Minta Penggunaan Transaksi Non Tunai Digenjot
Tidak hanya itu, lanjut pria yang juga sebagai Governing Body ILO ini, buruh akan melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 7 Oktober 2017 untuk menyuarakan isu Jaminan Kesehatan, Tolak Upah Murah, dan menolak Gardu Tol Otomatis (Jamkestum + GTO).
