Infografis
KSPI dan buruh Indonesia menolak Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), uang elektronik, dan gardu tol otomatis. Selain merugikan pekerja dan masyarakat, kebijakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, di mana disebutkan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah.
Demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Kamis (21/9/2017).
Lebih lanjut Said Iqbal mengatakan, transaksi melalui Gardu Tol Otomatis (GTO) hanya dapat dilakukan oleh pengguna jalan yang memiliki e-Toll Card. Padahal, fitur e-Toll hanya bersifat sebagai pengganti uang cash dan bukan merupakan alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang.
Baca Juga: ASPEK Sebut Gerakan Non Tunai Adalah Praktik Bisnis Ala 'Kompeni'
“Pemerintah dan lembaganya tidak boleh menolak mata uang rupiah. Kita hanya mengenal uang kertas dan uang logam, tidak ada uang elektronik. Karena itu KSPI berpendapat, jika ada yang menolak uang kertas atau logam, maka hal itu adalah pidana. Termasuk jika pengelola jalan tol menolak uang kertas atau logam,” kata Said Iqbal.
Said Iqbal mencontohkan kerugian yang akan dialami masyarakat dengan uang elektronik. Apabila kartu tersebut hilang, maka sejumlah uang yang ada di dalamnya juga akan ikut hilang.
“Missal dalam kartu ada seratus ribu, maka ketika kartu hilang, maka uangnya akan hilang seratu ribu. Berbeda kalau memegang uang kertas 20 ribu sebanyak 5 lembar. Jika hilang 1 lembar, maka masih ada 80 ribu.”
Belum lagi, apabila kita menyimpan uang di bank, seharusnya ada bunga yang didapatkan. Katakanlah bunga deposito sebesar 9%, maka jika mengisi kartu sebesar 100 ribu, seharusnya akan menjadi 109.000 ribu.
Tetapi jangankan diberi tambahan, yang ada uang kita akan terpotong karena ada pungutan biaya untuk setiap kali top-up.
Baca Juga: Jokowi Minta Penggunaan Transaksi Non Tunai Digenjot
Kondisi ini semamin parah, karena kebijakan gardu tol otomatis yang dipaksakan, akan ada 20 ribu pekerja di jalan tol (Jasa Marga, Citra Marga, JLJ, JLO, dsb) yang terancam akan kehilangan pekerjaan.
