Infografis
Suara.com - Sekretaris Direktur Jenderal Sumber Daya Air Lolly Martina memaparkan tantangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar dalam merealisasikan pembangunan bendungan besar.
Pertama, tantangan aksesibilitas. Menurut Lolly bendungan besar seharusnya diimbangi dengan akses ke bendungan tersebut sehingga pada waktu pelaksanaan konstruksi akan mempermudah mobilitas.
"Kemudian, nantinya acara-acara peresmian akan merasa nyaman jika menuju lokasi. Tentu saja saat operasi dan pemeliharaan akan mempermudah mobilitas. Beberapa bendungan dengan akses yang nyaman, dapat jadi destinasi baik bagi wisatawan," kata Lolly di Seminar Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan 2017, Kementerian PUPR, Rabu (20/9/2017)
Kedua, tantangan estetika. Dalam pembuatan bendungan, perlu estetika agar indah dipandang mata.
"Nantinya akan bisa jadi tempat pariwisata, sangat disayangkan apabila bendungan yang dibangun dengan biaya mahal desainnya biasa-biasa saja dan monoton," kata dia.
Ketiga, pengamanan bangunan vital. Lolly memandang pembangunan bendungan perlu rencana matang dan kawasan bangunan harus disusun bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi bendungan.
Keempat, tantangan mengenai biaya konstruksi dan waktu pelaksanaan. Menurutnya semakin tertunda pelaksanaan konstruksi suatu bendungan, biaya pembangunan bendungan semakin besar.
"Pembangunan bendungan besar paling cepat tiga tahun, artinya harga matrial konstruksi akan mempengaruhi inflasi, oleh karena itu diperlukan rencana sistematis dan rencana sejak awal project kreatifitas," katanya.
Kelima, tantangan SDM. Perlu banyaknya ahli bendungan untuk memikirkan konstruksi, operasi serta monitoring analisa.
Lolly menambahkan, pembangunan memang memberikan manfaat. Namun, tetap harus dipikirkan resiko besar yang akan terjadi.
"Memiliki resiko besar misalnya kegagalan konstruksi, perubahan ekosistem yang akan mengancam lingkungan dan mahalnya biaya konstruksi," kata dia.
Tetapi, banyaknya tantangan yang ada, Lolly berharap KNI-BB dan PUPR dapat termotivasi untuk memberikan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. (Maidian Reviani)
