Infografis
Lydia menginginkan seharusnya konsumen diberikan insentif seperti potongan harga jika menggunakan uang elektronik. Hal tersebut juga akan membantu menyukseskan program gerakan nontunai atau cashless society.
"Apa kek dikasih tongtol (tongkat tol) kek atau apa gitu, bukannya ada biaya yang harus ditanggung lagi," ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Luppyta Pasya yang bekerja sebagai bintang iklan. Pasya mengaku tak menerima aturan. Menurut Pasya, aturan tersebut merugikan bagi konsumen.
"Nggak lah, nggak setuju. Buset berarti banknya untung dua kali dong. Udah beli kartunya, kalau top up juga ada biaya lagi. E-money itu bagi saya udah kayak ATM aja, tapi versi simpelnya, jangan dibuat ribet dong," kata Pasya.
Baca Juga: YLKI Tuding Ada Kepentingan Perbankan dalam Biaya Top Up e-Money
Menurutnya, pembebanan biaya isi ulang e-money kepada konsumen sangat memberatkan. Terlebih , untuk konsumen yang hanya menggunakannya untuk naik kereta atau busway.
"Itu besar loh, diitung aja kalau sebulan top up 10 kali udah berapa itu lumayan kan bisa buat yang lain," katanya.
Komentar berbeda dari karyawan swasta bernama Theresia Widiastuti. Dia mengaku tak masalah dengan rencana BI memberlakukan biaya tambahan isi ulang e-money.
"Nggak masalah sih, sepanjang kalau biayanya masih masuk akal. Karena di luar negeri juga sama ada biaya administrasinya lah. Sama seperti beli pulsa kan dikenakan biaya Rp1500 juga tuh," kata dia.
Baca Juga: YLKI: Kebijakan Biaya Top Up e-Money BI Kontraproduktif
