Infografis
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai saat ini ada tren Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memonopoli pekerjaan di proyek infrastruktur nasional.
"Contoh untuk proyek jalan tol, kalau pekerjaan penyediaan batu dan besinya serta pasirnya dikerjakan oleh anak usaha dan cucu BUMN, apa itu tidak monopoli?" kata Ketua Umum HIPMI Bahlil Dahalia kepada pers usai menghadiri Kelompok Fokus Diskusi PB NU "Mendorong Peran Swasta Untuk Lebih Partisipatif Dalam Pembangunan Infrastruktur" di Jakarta, Selasa (12/9/2017).
Menurut dia, konteks monopoli dalam hal ini adalah bila bagian bagian pekerjaan dengan angka tertentu seharusnya bisa diserahkan kepada pengusaha nasional, itu harus diserahkan ke pengusaha lainnya.
Baca Juga: HIPMI: Malaysia Lecehkan Bendera Indonesia karena Iri?
"Kita setuju ada penguatan BUMN untuk pekerjaan-pekerjaan besar. Kalau yang kecil kecil juga untuk BUMN, lalu di mana peran swasta nasional," ucapnya.
Ketika ditanya apakah HIPMI punya data dan contoh itu juga terjadi di sektor noninfrastruktur? Dia menjawab, hal itu bisa ditanyakan kepada semua asosiasi.
Lalu dia memberikan contoh, salah satu BUMN untuk tender baju seragam saja, itu dimenangkan oleh anak usahanya.
"Saya gak mau sebut BUMN-nya, sambil saya mau ambil datanya, " katanya.
Selain itu, lanjut Bahlil, pekerjaan infrastruktur pemerintah yang harusnya bisa dikerjakan oleh pengusaha nasional yang layak dengan nilai pekerjaan Rp100-200 miliar, seharusnya diserahkan ke mereka.
Baca Juga: Garuda Rugi Besar, HIPMI: Perlu Solusi Komprehensif
"Tujuan BUMN dibuat setelah merdeka kan antara lain untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan merekrut tenaga kerja. Bukan malah mematikan pengusaha nasional," ujarnya.
