Infografis
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kembali menjalin kerjasama strategis dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Pemberian Fasilitas dan Layanan Perbankan dalam Rangka Mendukung Program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/9/2017) nampak hadir pada acara tersebut Menteri Ketenagakerjaan RI Muhammad Hanif Dhakiri serta Direktur Intitusion Bank BRI Sis Apik Wijayanto.
Desmigratif yang digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan menggandeng 7 kementerian lainnya, yakni Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan program yang bertujuan untuk memberikan dukungan/sokongan bagi desa yang menjadi kantong-kantong Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di berbagai wilayah di Indonesia. Tujuannya agar pengelolaan dana remitansi yang masuk ke desa – desa tempat TKI berasal menjadi lebih produktif.
Pemerintah melalui program ini telah menyusun langkah komperhensif dengan menggandeng lembaga keuangan perbankan untuk memberikan pendidikan keuangan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana remitansi TKI yang masuk ke Indonesia. Program ini secara secara terintegrasi akan memberikan support pada keluarga TKI yang ada di desa-desa agar mengelola dana remitansi agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan produktif.
Baca Juga: BRI Klaim Seluruh Jaringan ATM Miliknya Telah Pulih
“Kehadiran Bank BRI dalam program ini sebagai bentuk peran aktif untuk mendukung terwujudnya kemandirian ekonomi di desa migran, “ jelas Hari Siaga Amijarso, Corporate secretary Bank BRI.
Dana remitansi yang dikirimkan oleh TKI dari luar negeri diharapkan dapat bermanfaat sebagai modal usaha produktif sehingga menggerakkan ekonomi pedesaaan. Pelatihan dan pendampingan melalui berbagai workshop yang akan dilaksanakan di balai-balai desa, sangat diperlukan khusunya dari lembaga keuangan perbankan dalam mempertajam kemampuan pengelolaan ekonomi mikro para penerima dana remitance di Indonesia.
“BRI akan mendorong lahirnya berbagai potensi bisnis mikro dari kerjasama ini. Harapannya kedepan, akan banyak entitas bisnis baru sebagai embrio yang dapat meningkatkan ekonomi di pedesaan sehingga berdampak menggerakkan ekonomi nasional,” tambah Hari Siaga.
Pada tahun 2017, pemerintah rencananya akan membentuk 120 Desmigratif, meliputi 100 desa di 50 kabupaten atau kota asal TKI dan 20 desa di 10 kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu pada 2018, rencananya akan dibentuk 130 desa serta pada 2019 akan dibentuk 150 Desa Migrasi produktif.
Baca Juga: Hingga Hari Ini, ATM BRI yang Terganggu Masih 111 Unit
