Kementerian PUPR Bangun Infrastruktur Pangan di Papua

Senin, 11 September 2017 | 00:01 WIB
Kementerian PUPR Bangun Infrastruktur Pangan di Papua
Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Imam Santoso. [Dok Kementerian PUPR]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Indonesia memiliki potensi sumber daya air (SDA) yang sangat besar yakni mencapai 3,9 triliun m3/tahun dengan potensi pembangkit listrik tenaga air sebesar 75.000 MegaWatt (MW) yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Dari jumlah potensi tersebut, salah satu Provinsi yang memiliki potensi sumber daya air terbesar adalah Provinsi Papua.

"Papua ini potensi airnya paling besar dari seluruh wilayah Indonesia karena curah hujannya paling tinggi. Pengelolaanya harus tepat waktu dan tempatnya. Melihat kondisi jumlah penduduknya yang saat ini masih sedikit, kami prioritaskan pengelolaan SDA di Papua untuk pembangunan jaringan irigasi kecil mendukung pertanian. Ke depannya seiring pertumbuhan penduduk akan ditingkatan pembangunan infrastruktur SDA berskala besar," ujar Menteri dalam keterangan resmi Sabtu (9/9/2017).

Dalam sambutannya Menteri Basuki mengatakan bahwa sektor pangan, air dan energi akan menjadi panglima pembangunan nasional ke depan, sekaligus ujung tombak persaingan antar negara. "Ketiga bidang tersebut  menjadi tanggung jawab yang digeluti seluruh anggota HATHI untuk dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan," katanya.

Baca Juga: Basuki: Kementerian PUPR Jadi Tumpuan Bangun Infrastruktur

Terkait pengelolaan SDA, Menteri Basuki mengungkapkan saat ini Rancangan Undang-Undang SDA yang baru saja masuk dalam Prolegnas DPR RI dan diharapkan dapat segera dituntaskan dalam waktu 4 bulan ke depan. Menurutnya UU SDA bukan milik golongan tertentu namun merupakan milik seluruh rakyat Indonesia.

"Untuk itu saya berharap HATHI dapat mengawal dan memberikan masukan sehingga nilai-nilai Pancasila menjadi roh dalam UU SDA untuk menciptakan keadilan bagi rakyat Indonesia, sehingga tidak ada lagi dispute dalam peraturan tersebut," pesannya.

Diungkapkan Menteri Basuki, Kementerian PUPR saat ini merehabilitasi daerah irigasi termasuk pembangunan Bendungan Baliem yang memiliki daya tampung 200 juta m3 memiliki potensi sebagai pembangkit listrik sebesar 50 MW. Pembangunan bendungan ini diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 4,7 triliun. Bendungan lainnya yang sedang disiapkan adalah Bendungan Digoel dengan kapasitas tampung 230 juta m3.

Bendungan Baliem di Papua juga menjadi salah satu yang desain dan studinya serta pendanaan bekerjasama dengan Pemerintah Korea Selatan. Adapun proses pembangunan bendungan ini diperkirakan dapat selesai maksimal paling lama empat tahun.

"Sementara untuk rehabilitasi irigasi dilakukan secara padat karya yang melibatkan perkumpulan petani pemakai air (P3A)," ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Tegaskan Vitalnya Peran Swasta dalam Proyek Infrastruktur

Pertemuan HATHI ke 34 tahun ini menurut Menteri Basuki terbilang istimewa karena pertama kalinya digelar di Perguruan Tinggi yakni di Universitas Cendrawasih (Uncen) Jayapura, Papua dengan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Menghadapi Perubahan Iklim untuk Mendukung Ketahanan Air, Pangan dan Energi.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI