Infografis
Pembicara lainnya adalah Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto yang membawakan materi pembangunan Infrastruktur PUPR Dalam Prespektif Bareskrim Polri, serta Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan Didik Choiroel dengan materi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian PUPR.
Kabareskrim Ari Dono menekankan pentingnya komunikasi antara pimpinan PUPR dengan Polri dalam rangka pencegahan dan pengawasan bersama, sehingga proyek dapat selesai dengan baik dan memberikan manfaat layanan kepada masyarakat yang optimal.
Sekjen PUPR Anita Firmanti saat membuka pelaksanaan Raker mengatakan pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama program pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing global serta mempercepat pertumbuhan juga mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Komitmen pemerintah merealisasikan pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari anggaran Kementerian PUPR yang pada tahun 2017 mendapat alokasi sebesar Rp 104,3 triliun, meningkat menjadi Rp. 106,9 triliun pada tahun 2018 sekaligus merupakan anggaran terbesar diantara Kementerian/Lembaga.
Baca Juga: Pengembangan KSPN Borobudur, Kementerian PUPR Bangun Konektivitas
"Besarnya anggaran tersebut merupakan refleksi dari kepercayaan publik yang tinggi dan tantangan yang besar kepada seluruh insan Kementerian PUPR untuk kerja bersama menjalankan amanah yang diberikan,” jelasnya.
Amanah tersebut harus dilaksanakan dengan kepemimpinan yang kuat, didukung oleh seluruh jajaran dengan penuh semangat dan motivasi, serta dilandasi oleh kode etik dan perilaku.
