Infografis
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji akan melakukan pemeriksaan terkait kerugian yang dialami PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. sehingga tidak menyetorkan dividen bagi negara.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno di Jakarta, Rabu (30/8/2017), Sri Mulyani mendapat banyak cecaran dari komisi bidang BUMN lantaran kerugian maskapai penerbangan nasional itu.
"Kami nanti akan periksa. Tentu kalau investasinya salah, itu kemudian menimbulkan masalah yang serius. Kalau dari sisi efisiensi, seharusnya bisa diperbaiki. Sedangkan kalau ada sesuatu yang sifatnya fundamental, apakah tata kelola, kami akan investigasi secara lebih serius lagi," ujaranya.
Baca Juga: ALFI Minta Garuda Kolaborasi Dengan Swasta Untuk Layanan Kargo
Pemeriksaan tersebut, menurut Sri Mulyani, akan dilakukan tidak hanya terhadap Garuda Indonesia tetapi juga sejumlah BUMN lain yang diproyeksikan masih merugi hingga akhir 2017 seperti Krakatau Steel, Bulog dan PAL.
Anggota Komisi VI Roy Suryo menilai perkembangan maskapai pelat merah tidak cerah lantaran tidak bisa menyetor dividen kepada negara, terlebih jika bandingkan maskapai penerbangan nasional negara lain.
"Kita punya semangat untuk bisa menghidupkan, untuk mempertahankan posisinya sebagai maskapai bintang lima. Tapi Garuda ini enggak jelas," ucapnya.
Menurut politisi Partai Demokrat itu, perlu ada kebijakan tidak hanya di level direksi, tetapi juga pembuat kebijakan agar ada arah yang jelas terkait kinerja Garuda Indonesia.
"Perlu ada kebijakan yang tegas untuk menjelaskan Garuda mau kemana, ke atas atau ke bawah. Kalau sekarang jadinya nanggung," ujarnya.
Baca Juga: Istana Bantah Pesawat Presiden Sebabkan Garuda Batal Terbang
Garuda Indonesia sepanjang semester pertama 2017 mencatat kerugian paling tinggi di antara BUMN lainnya sebesar 283,8 juta dolar AS atau Rp3,77 triliun (kurs Rp13.314). (Antara)
