Infografis
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Budi Situmorang, menyayangkan promosi gencar di berbagai media massa yang dilakukan oleh pengembang kota mandiri Meikarta mencatut beberapa proyek infrastruktur strategis yang tengah dikerjakan oleh pemerintah pusat.
"Saya kira promosinya Meikarta khilaf," kata Budi dalam diskusi terbuka proyek kota Meikarta di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (22/8/2017).
Budi menegaskan bahwa berbagai proyek infrastruktur besar dan strategis yang tengah digarap oleh pemerintah pusat dilakukan semata-mata demi kepentingan publik. Termasuk untuk mendorong perekonomian nasional.
Baca Juga: Ini Alasan Ombudsman RI Perhatikan Proyek Meikarta
Akibat promosi gencar yang dilakukan oleh pihak pengembang bahwa Meikarta dilengkapi berbagai sarana infrastruktur yang strategis, timbul kesan bahwa kebijakan pemerintah pusat seolah hanya untuk melayani kebutuhan Meikarta.
"Padahal jelas bukan karena untuk melayani Meikarta," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Lippo Group akan segera mulai membangun kota mandiri baru berskala internasional bernama Meikarta. Peresmian proyek pembangunan kota mandiri Meikarta ini telah dilakukan pada Sabtu (13/5/2017), di Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Chief Executive Officer (CEO) Lippo Group, James Riady, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/5/2017), menyatakan bahwa Lippo Group menjadikan koridor Jakarta-Bekasi-Cikarang-Bandung sebagai 'Shenzhennya RI' dan pusat ekonomi terpenting di seluruh tanah air. Untuk itu, segala upaya untuk mencukupi segala kebutuhan infrastruktur dasar yang menunjang pembangunan Meikarta juga tengah dilakukan.
Termasuk, menurut James, mengintegrasikan dengan infrastruktur publik yang juga tengah dibangun oleh pemerintah pusat. Beberapa infrastruktur publik yang strategis yang tengah dibangun oleh pemerintah di kawasan Meikarta antara lain:
Baca Juga: YLKI Ingatkan Soal Pemasaran Meikarta
1). Kereta api cepat Jakarta-Bekasi-Cikarang-Bandung dengan investasi Rp65 trilliun.
