Gerindra: 72 Tahun Indonesia Merdeka, Utang Luar Negeri Rp1.000 T

Kamis, 17 Agustus 2017 | 15:05 WIB
Gerindra: 72 Tahun Indonesia Merdeka, Utang Luar Negeri Rp1.000 T
Wakil ketua umum DPP Partai Gerindra yang juga menjabat Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo, ditemui di Universitas Bung Karno, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/8/2017). [Suara.com/Dian Rosmala]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Edhy Prabowo, menilai di HUT Kemerdekaan RI Ke-72, Indonesia dihadapkan pada masalah baru. Permasalahan terkait semakin menumpuknya utang luar negeri.

Dikatakan Edhy, utang luar negeri Indonesia saat ini sudah mencapai lebih dari Rp1.000 triliun. Dia pun mengkritisi peruntukan peminjaman uang dari pihak asing yang dinilainya tidak jelas.

Menurutnya, uang itu justru kebanyakan dipakai untuk membayar gaji para pejabat di Tanah Air.

"Jika utang dipakai untuk rakyat kebanyakan, tidak jadi persoalan. Apakah elok mengutang untuk bayar gaji? Utang itu kan jangka panjang. Gaji jangka pendek. Utang jangka pendek yang mau kita ambil Rp1000 Triliun menjadi pertanyaan kita," kritik Edhy usai hadiri upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-72 di Universitas Bung Karno, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/8/2017).

Baca Juga: Jokowi Klaim Angka Kemiskinan Turun, Gerindra: Tidak Sesuai Fakta

Edhy melanjutkan, dia merasa miris karena di satu sisi pada momen 72 tahun Indonesia merdeka dirayakan begitu khidmat hari ini, tapi di sisi lain ada beban yang harus diemban negara.

"Hari ini kita hari ulang tahun ke-72. Hari ini kita juga dihadapkan selama pemerintahan ini, Rp1.000 triliun kita sudah berutang. Ada kewajiban baru muncul. Inilah yang menjadi keprihatinan kita," ujar ketua Komisi IV DPR.

Edhy juga menyinggung pidato Presiden Joko Widodo pada rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Rabu (16/8/2017) kemarin, yang mengklaim angka kemiskinan menurun.

Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan, angka kemiskinan menurun dari Maret 2015 sebesar 28,59 persen, menjadi 27,77 persen pada Maret 2017.

Terkait hal ini, Edhy mengklaim hal itu tidak sesuai fakta di lapangan. Dikatakannya, dia banyak menemukan warga di kampung-kampung yang tak kuat bayar listrik, karena harga listrik naik signifikan.

Baca Juga: Tim Polo Air Putra Raih Kemenangan Kedua di HUT Kemerdekaan RI

"Kalau Anda lihat, di kampung-kampung masyarakat masih ada orang bayar listrik yang tadinya bayar Rp150 ribu, sekarang di atas Rp300 ribu," ujar Edhy.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI