Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan dalam pengawalan pengelolaan keuangan negara, BPK terus berupaya menempuh langkah terobosan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di pusat maupun daerah.
"Kita bersyukur pada tahun 2016, untuk pertamakalinya dalam sejarah pembangunan nasional, BPK merilis opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Terhadap pelaksanaan tugas itu, BPK antara lain telah bersinergi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah," demikian dikatakan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR, Rabu (16/8/2017).
Melalui sinergi itu, kata Presiden, dapat diatasi kondisi pemeriksaan yang tumpang tindih yang terjadi beberapa tahun terakhir.
Menurut Presiden BPK juga telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Melalui penerapan sistem itu, BPK dapat memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan di setiap kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, secara lebih akurat, efisien dan tepat waktu.
"Kita juga apresiasi BPK yang sejak tahun lalu, terpilih menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 2016-2020. Keterpilihan BPK itu bukan saja menjadi wujud pengakuan
internasional atas kinerjanya, namun juga mengangkat nama baik dan reputasi bangsa Indonesia," kata Jokowi.
