Untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek khususnya ruas Cikunir hingga Karawang Barat akibat pembangunan Jalan Tol Jakarta -Cikampek II (Elevated), pembangunan Light Rail Transit (LRT) dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan bersamaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kepolisian RI dan PT Jasa Marga selaku operator, tengah menyiapkan sejumlah skenario rekayasa lalu lintas. Salah satu skenario yang ditawarkan oleh Kementerian PUPR adalah dengan menyiapkan jalan nasional sebagai jalan alternatif pengalihan arus lalu lintas jika terjadi kemacetan parah selama masa konstruksi.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto mengatakan untuk mengoptimalkan penggunaan jalan nasional sebagai alternatif, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Kemenhub dan Korlantas Kepolisian untuk melakukan rekayasa lalu lintas berupa pengurangan jumlah lokasi putar balik (U-turn) dan penempatan petugas di setiap perempatan jalan.
“Pada jalan alternatif juga akan dilakukan dukungan peningkatan sistem lalu lintas antara lain dengan menambah tanda penunjuk jalan, perbaikan perkerasan jalan dan bahu jalan,” ujar Arie usai Rapat Koordinasi Penanganan Kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (2/8/2017).
Hadir pula pada pertemuan tersebut Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Bambang Prihartono, Direktur Operasi II PT Jasa Marga Subakti Syukur, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Soebagiono, Direktur Preservasi Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XI Atyanto Busono.
Baca Juga: Kementerian PUPR akan Kembangkan Kawasan Jembatan Suramadu
Dikatakan Arie, pertemuan tersebut bertujuan untuk menampung masukan dari semua stakeholder terkait termasuk dari pihak Industri yang terkena imbas pembangunan untuk penanganan kemacetan di Jalan Tol Cikampek. Ia mengungkapkan dalam waktu dekat akan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) gabungan yang akan diberi kewenangan penuh untuk pengaturan lalu lintas sepanjang lokasi pembangunan di Tol Cikampek, termasuk mengatur pihak Kontraktor dalam pemasangan pagar batas wilayah kerja.
“Untuk menghindari kemacetan yang panjang, pihak kontraktor diminta untuk memasang pagar pembatas hanya pada area yang memang sedang benar-benar dikerjakan, dan setelah selesai di satu area, maka pagar pembatas tersebut harus segera dibuka,” kata Arie.
Ia menyebutkan, skenario lainnya yang direncanakan dari hasil pertemuan tersebut adalah pengaturan waktu (windows time) mobilisasi peralatan berat dan kendaraan besar seperti truk pengangkut barang. Dengan adanya pengaturan jendela waktu tersebut diharapkan kendaraan-kendaraan besar tidak mengganggu mobilisasi kendaraan kecil pada jam sibuk. “Dampak paling buruk jika ada kendaraan besar seperti truk yang rusak di tengah jalan pada jam sibuk yang akan menambah parah kemacetan,” kata Arie.
Sebagai alternatif angkutan barang industri, ia menyarankan kepada pelaku industri untuk mengoptimalkan angkutan kereta untuk distribusi barang selama masa konstruksi Tol Jakarta -Cikampek II (Elevated). “Untuk meningkatkan volume angkutan barang menuju Pelabuhan Tanjung Priok dapat mengoptimalkan penggunaan fasilitas Kereta Api Logistik Pelabuhan Tanjung Priok-Cikarang Dryport,” ujar Arie.
Jalur-jalur Alternatif Disiapkan
Baca Juga: Tol Trans Jawa akan Tersambung Hingga Surabaya di Akhir 2018
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XI Atyanto Busono mengungkapkan, sejumlah jalan alternatif yang ditawarkan Kementerian PUPR diantaranya adalah melalui JORR (Cakung) – Jl. Raya Bekasi – Jl. sultan Agung – Jl. Jenderal Sudirman – Jl. Juanda – Jl. Diponegoro – Jl. Teuku Umar – Jl. Imam Bonjol – Jl. Martadinata – Jl. Raya lemah Abang – Jl. Rengas Bandung – Jl. Pangkal Perjuangan – Jl. Jend. A. Yani (Kerawang) untuk dilalui kendaraan besar.