Infografis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Japan International Cooperation Agency (JICA) melakukan kerjasama dalam rangka mengatasi penurunan tanah yang terjadi di Jakarta. Kerjasama tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Record of Discussion (RoD) The Project for Promoting Countermeasures Against Land Subsidence di Jakarta, Jumat (28/7/2017).
Dari catatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), Jakarta mengalami penurunan muka tanah 5-12 cm per tahun. Jika laju penurunan muka tanah di Jakarta terus berlangsung, Jakarta akan semakin rentan tergenang air pasang dan banjir. Dampak lainnya adalah meningkatnya risiko kerusakan pada infrastruktur jalan dan jembatan, degradasi bangunan yang diikuti penurunan nilai properti.
Penandatanganan RoD dilakukan antara Direktur Jenderal (Dirjen) SDA Imam Santoso dengan Senior Representative JICA Indonesia Office Tetsuya Harada disaksikan oleh Direktur Pengairan dan Irigasi, Bappenas Abdul Malik Sadat Idris, dan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Saefullah.
Menurut Imam Santoso, Kementerian PUPR menggandeng Jepang karena memiliki pengalaman mengatasi penurunan permukaan tanah lebih dari 4 m di Tokyo. Penurunan tanah sudah tercatat semenjak tahun1920-an dan baru dapat dihentikan sekitar tahun 1970. Langkah yang dilakukan Jepang saat itu adalah menerapkan peraturan tentang pengamanan sumber air alternatif untuk industri dan peraturan tentang penyedotan air tanah. Hingga kini penurunan tanah di Kota Tokyo nilainya mendekati nol.
Usai penandatanganan, Dirjen SDA mengungkapkan tiga hal penyebab turunnya permukaan tanah yaitu beban bangunan gedung, pemadatan tanah, dan pengambilan air tanah yang berlebihan. Khusus untuk Jakarta, penurunan lebih banyak disebabkan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan dan bangunan gedung tinggi. Masih banyak warga Jakarta yang belum beralih menggunakan air PAM, sehingga berdampak pada penurunan tanah.
Berdasarkan monitoring pada patok penanda di daerah Pluit, Jakarta Utara, penurunan muka tanah di Jakarta tercatat sebesar 5-12 cm per tahun. Diperkirakan dalam waktu10 tahun ke depan penurunan dimaksud mencapai 1,2 meter.
Sementara itu, Tetsuya Harada mengungkapkan bahwa selain mampu mengatasi masalah penurunan muka tanah di Tokyo, Jepang juga telah berhasil membantu Bangkok dengan persoalan yang sama.
“Sekarang kami mau membantu Pemerintah Indonesia. September nanti, kami akan mendatangkan para konsultan dan ahli teknik dari Tokyo. Kerjasama ini akan berlangsung selama tiga tahun dengan pembiayaan berupa grant dari JICA untuk kegiatan konsultansi dan pendampingan. Saya berharap Indonesia bisa belajar dari pengalaman Jepang dalam mengatasi masalah tersebut," ujarnya.
Ditambahkannya, Jepang akan turut membantu pemerintah mengkaji dan memberikan konsultasi terkait dengan peraturan - peraturan, monitoring wilayah di Jakarta yang mengalami penurunan permukaan tanah yang parah hingga penerapan teknologi yang tepat. Nantinya, kajian tersebut akan dipakai sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan oleh Kementerian PUPR dan kementerian/lembaga terkait, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca Juga: Agustus, Kementerian PUPR Campur Aspal dan Plastik di Bekasi
