Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Ma'arif menyindir keinginan Presiden Joko Widodo yang menginginkan pemanfaatan dana untuk mendukung pembangunan infrastuktur di Tanah Air.
Menurut Ma'arif, dana jamaah haji yang ingin dipakai pemerintah merupakan uang milik kader HTI yang sudah menyetorkan dana haji kepada pemerintah.
"Uang jamaah haji yang ada sekitar Rp 90 triliun itu yang mau dipakai pemerintah, itu ada uang jamaah HTI. Banyak anggota dan kader HTI yang sudah menyetorkan dana haji," ujar Slamet di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta (28/7/2017).
Baca Juga: Fahri Hamzah: Dana Haji untuk Infrastruktur, Dilaknat Allah
Maka dari itu, ia mengganggap pemerintah lucu karena menggunakan uang kader HTI yang sudah di dzolimi pemerintah karena ormas HTI sudah dibubarkan pemerintah.
"Saya fikir lucu, uangnya (dana haji) dipakai, orangnya ditindas, organisasinya dibubarkan. Mau uangnya, tapi orangnya dizalimi," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan dana haji yang sangat besar dimanfaatkan untuk pembangunan proyek nasional dan menguntungkan negara. Sebab dana haji masyarakat Indonesia mencapai Rp90 triliun.
"Ini sebuah potensi yang sangat besar. Kurang lebih ada Rp80 sampai Rp90 triliun. Jumlahnya triliun, bukan miliar, Rp93 triliun yang ini kalau dimanfaatkan dengan baik, ditaruh di tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang besar, juga akan mempercepat pembangunan negara kita," kata Jokowi dalam sambutannya di peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan peresmian pembukaan Silatnas Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/7/2017.
Jokowi juga telah berpesan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) supaya dana haji bisa disimpan di tempat-tempat yang aman, jangan beresiko. Dia mengatakan sudah melihat cara-cara negara lain dalam mengelo dana haji.
Baca Juga: Ide Jokowi Pakai Dana Haji Untuk Infrastruktur Tak Sesuai UU
Salah satu contoh lembaga tabung haji di Malaysia, di Negeri Jiran itu dana haji disimpan di industri perkebunan. Namun, Jokowi tak ingin dana haji disimpan di industri perkebunan seperti Malaysia, sebab masih beresiko jika terjadi kasus kebakaran hutan.