Infografis
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan sanksi kepada biro umroh First Travel setengah hati
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, First Travel bukan hanya bermasalah di promosi promo umroh, tapi juga umroh reguler.
"Aksi OJK melarang umrah promo First Travel tidak efektif. Sebab, yang bermasalah bukan hanya promo, tapi juga umrah reguler. Larangan OJK 'nanggung' dan setengah hati," ujar Tulus dalam jumpa pers di Kantor YLKI, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta, Jumat (28/7/2017).
Baca Juga: YLKI Buka Posko Pengaduan Mudik Lebaran di 13 Kota Indonesia
Pernyataan Tulus terkait langkah Satgas Investasi Otoritas Jasa Keuangan yang menghentikan promo umrah First Travel
Ia mengaku heran First Travel selama ini tidak kooperatif baik kepada Kementerian Agama, OJK dan YLKI.
"Mengapa dibiarkan? Mediasi ala Kemenag pun mandul, karena First Travel selalu tidak hadir," kata dia.
Tak hanya itu, Tulus mengatakan, persoalan calon jamaah yang mangkrak bukan hanya First Travel, tapi banyak biro umroh lainnya.
Berdasarkan data YLKI mencatat 17.557 pengaduan calon jamaah umroh dari PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel, PT Kafilah Rindu Ka'bah berjumlah 3.056 konsumen, PT Komunitas Jalan Lurus berjumlah 122 konsumen. Kemudian PT Wisata Basmalah Tour and Travel berjumlah 33 konsumen dan Mila Tour Group berjumlah 24 konsumen.
Baca Juga: Soal Mi Samyang Mengandung Babi, YLKI Salahkan BPOM
"Banyak lainnya, misalnya Kafilah Rindu Kabah malah sudah bubar, 3.500 calon jamaahnya tidak jelas nasibnya. Hannien tour menyalahkan Garuda Indonesia karena dianggap wanprestasi. Padahal Garuda membatalkan ke Hannien Tour karena Hannien belum membayar booking seat sampai waktu deadline," kata Tulus.
