Infografis
"para peserta berasal dari berbagai unsur antara lain perwakilan dari Kementerian/Lembaga, para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi/Akademisi, Asosiasi dan Perusahaan. Sementara itu, narasumber dalam FGD ini antara lain Deputi Infrastruktur Konektivitas Sistem Logistik-Kemenko Maritim, Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun-Bappenas, Dirjen Kekayaan Negara-Kementerian Keuangan, serta perwakilan stakeholders/asosiasi di bidang transportasi yaitu perwakilan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Pada kesempatan tersebut, Mauritz menyebutkan bahwa Pelabuhan Patimban merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional dengan kapasitas mampu menampung kontainer sebanyak 7,5 juta TEUS dan kendaraan sebanyak 600.000 CBU.
"Pemilihan lokasi Pelabuhan Patimban telah didasarkan pada hasil Studi Pra Feasibility Study (FS) dan FS tahun 2015, dan lokasi ini dinilai paling layak ditinjau dari aspek transportasi, hukum dan kelembagaan, teknis, lingkungan, keselamatan pelayaran dan migas," ujar Mauritz.
Lebih lanjut, Mauritz menambahkan bahwa Pembangunan Pelabuhan Patimban bertujuan untuk menekan biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi ke outlet pelabuhan, menekan penggunaan BBM dan meningkatkan utilisasi truk, memperkuat ketahanan ekonomi dan menyediakan backup outlet pelabuhan, menurunkan tingkat kemacetan di Ibukota dengan memindahkan sebagian trafik angkutan berat ke luar wilayah dan menjamin keselamatan pelayaran dan area eksplorasi migas.
Baca Juga: Pembangunan Pelabuhan Patimban Tunggu Lampu Hijau Bappenas
"Pembangunan Pelabuhan Patimban ini akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dengan dana sekitar Rp43,22 triliun, tahapan konstruksi tahap I akan dimulai pada bulan Januari 2018, soft opening pada awal tahun 2019 dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada tahun 2027," kata Mauritz.
Adapun proporsi pembiayaan berasal dari berbagai sumber yaitu dari Loan 71 persen (untuk breakwater, pengerukan, reklamasi, dermaga dan seawall, trestle, dan Jalan Akses), APBN 19% (untuk Lahan ± 372 Ha dan pajak 10 persen), dan KPS 10 persen (untuk peralatan dan pengoperasian).
Acara FGD yang berlangsung 1 (satu) hari ini direncanakan akan ditutup oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di Hotel Borobudur Jakarta pada pukul 15.00 WIB.
