Suara.com - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo menyebut inflasi sejak tahun 2016 hingga pertengahan 2017 masuk kategori rendah yakni di level 3,02 persen.
Hal itu dia katakan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2017 yang digelar dengan tema 'Mempercepat Pembenahan Efisiensi Tata Niaga Pangan Melalui Penguatan Infrastrukrur dan Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kesejahteraan Rakyat' di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (27/7/2017)
Dalam acara tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhammad Hanif Dhakiri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah di Indonesia.
"Kita patut berbesar hati karena 2016, hingga pertengahan 2017, inflasi cukup rendah dan terkendali inflasi indeks harga konsumen (IHK) tercatat pada level 3,02 persen, terendah sejak 2010," ujar Agus dalam sambutannya.
Baca Juga: BI: Inflasi Juli di Kisaran 0,18 Persen
Ia mengatakan angka inflasi yang rendah juga cukup merata di berbagai daerah di tahun 2016. Angka inflasi tahunan di berbagai daerah tercatat rendah diantaranya di Pulau Jawa yakni sebesar 2,59 persen, di Kalimantan 3,4 persen, Sumatera 4, 53 persen.
Adapun di Kawasan Timur Indonesia tercatat angka inflasi juga cukup rendah yakni di Sulawasi 2,27 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2, 93 persen, Maluku dan Papua 3, 07 persen. Agus menuturkan angka inflasi tersebut masih berlanjut hingga pertengahan 2017.
"Hingga inflasi Juni 2017 inflasi IHk nasional baru mencapai 2, 38 persen. Bahkan secara kusus inflasi indeks harga konsumen periode bulan puasa dan lebaran di Juni 2017 merupakan inflasi terendah selama periode Lebaran selama 6 tahun terakhir," ucap Agus.
Ia mengatakan, pihaknya mengapresiasi kebijakan yang telah ditempuh Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam menjaga ketersediaan pasokan.
"Kami sangat apresasi berbagai kebijakan yang ditempuh tim pengendali inflasi daerah yang saat ini jumlahnya mencapai 524 di 34 provinsi dan 490 kabupaten kota. Terutama dalam menjaga keterjangkauan harga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan terus komunikasi kepada masyakat atau sebagai sebagai 4K. Kinerja pengendalian inflasi yang positif tersebut itu tentu tidak terlepas dari arahan Pak Jokowi," tandasnya.
Baca Juga: Polri Sebut Praktik Beras Oplosan PT IBU Bisa Picu Inflasi