Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi secara nasional.
"Dua hal yang penting adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana menekan inflasi serendah-renndahnya," kata Jokowi dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2017 yang dihadiri oleh semua kepada daerah di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017).
Jokowi menyampaikan inflasi Indonesia pada 2015 berada di angka 3,35 persen, kemudian pada 2016 berada pada angka 3,02 persen dan dikuartal satu berada pada angka kisaran 4 persen. Dengan begitu Jokowi mengklaim Indonesia sudah mulai masuk ke era inflasi rendah.
"Ini berkat saudara-saudara (pemerintah daerah dan instansi terkait) semuanya yang tahu betul apa itu fungsi inflasi," ujar dia.
Menurut dia pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara lain dalam keadaan ekonomi global yang sampai sekarang masih sangat berat, Indonesia berada di posisi tiga besar dibawah Cina dan India. Semua negara kini telah mengalami tekanan ekonomi.
"Negara kita di G-20 berada pada posisi tiga besar, di bawah RRC dan India. Ini patut kita syukuri," tutur dia.
Dia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi nasional sangat tergantung pada konsumsi masyarakat. Oleh sebab itu, daya beli masyarakat harus diikuti terus agar konsumsi tetap berada pada posisi yang diinginkan.
Selain itu terkait dengan belanja pemerintah, Jokowi mengingatkan Pemerintah Daerah khususnya para kepala daerah agar anggaran segera dibelanjakan.
"Hati-hati, kita sering terlambat mengeluarkan uang dari APBD. Ini perlu saya ingatkan, biasanya daerah baik di kabupaten, kota, provinsi maupun pemerintah pusat itu mengeluarkan uang paling kebut-kebutan pada bulan-bulan diakhir tahun. Itu sudah bertahun-tahun berjalan, kalau sudah masuk bulan November atau Desember grojog-grojogan uang. Bayar ini, bayar ini, harusnya kan itu dimulai pengaturannnya pada bulan-bulan awal," kata dia.
Mantan gubernur Jakarta mengingatkan agar budaya suka menyimpan uang APBD di bank selama berbulan-bulan dihilangkan. Sebab peredaran uang di pasar jadi kering.
"Harus kita bangun sebuah budaya kerja, uang APBD itu segera keluarkan. Jangan sampai sudah di transfer dari pusat DAU-nya misalnya, tidak segera digunakan. Sehingga peredaran uang di daerah jadi sedikit," ujar dia.
Tingkatkan Investasi dan Ekspor Komoditi
Jokowi juga menekankan kepada pemerintah daerah untuk membuka ruang investasi sebesar-besarnya dan meningkatkan ekspor komoditi. Dua hal ini merupakan kunci pengelolaan ekonomi.
"Sebbab kita tidak mungkin mendongkrak yang pertumbuhan ekonomi dari loncatan APBD, nggak mungkin. Kuncinya dua ini, bagaimana menggenjot ekspor, bagaimana menggenjot investasi," tambah dia.
Meski dia mengakui, ekspor komoditi Indonesia mengalami penurunan dikarenakan pasar global yang baru lesu, seperti Amerika Serikat, Eropa, Amerika Latin da lainnya. Namun menurutnya masih ada beberapa Provinsi yang bisa menaikkan ekspornya, seperti Sulawesi Selatan.
"Oleh sebab itu kalau ekspor sulit digenjot, yang satunya kita masih punya peluang yaitu investasi," kata dia.
Maka dari itu, Jokowi kembali mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk mempermudah segala proses perizinan. Hal ini penting untuk mempermudah masuknya investasi di daerah.
"Oleh sebab itu perlu saya ingatkan lagi, yang namanya urusan perizinan itu betul-betul diperbaiki total. Waktu pengurusan perizinan harus lebih cepat, hanya hitungan jam," tandas dia.
