Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai perubahan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diwacanakan Kementerian Keuangan memang sudah saatnya dilakukan pemerintah. Menurutnya, besaran PTKP harus mengikuti perkembangan zaman dan besaran upah minimum.
Darmin menuturkan, pada dasarnya PTKP adalah batasan tertentu bagi masyarakat untuk bisa dikenakan pajak. Jika memang penghasilannya tak melimpah, maka seharusnya golongan masyarakat itu tidak perlu dikenakan pajak, sehingga mereka masih bisa menyambung hidup.
"Jadi memang harus dilihat sesuai dengan perkembangan zaman, jadi bisa menguntungkan semua pihak," kata Darmin ditemui di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (21/7/2017).
Sementara itu, lanjut Darmin, besaran PTKP, harus disesuaikan dengan perubahan upah minimum yang diterima masyarakat. Dengan demikian, tidak menggerus daya beli masyarakat tetapi juga akan menjaga penerimaan pajak di dalam negeri.
Baca Juga: Misbakhun Dorong Negara Akui Konsultan Pajak Lewat RUU
"Nah berapa PTKP-nya? Itu harus diperhatikan perkembangan zaman, termasuk perubahan dari upah minimum, biaya hidup dan sebagainya. Itu sesuatu yang menguntungkan buat orang banyak, bukan merugikan. Itu menguntungkan," ujarnya.
Sejak 2015, pemerintah telah melakukan penyesuaian besaran gaji bebas pajak dari Rp24,3 juta per tahun atau Rp 2,02 juta per bulan menjadi Rp 36 juta per tahun atau Rp 3 juta per bulan.
Ditahun 2016, pemerintah kembali menaikkan besaran PTKP menjadi Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan dari Rp 36 juta per tahun atau Rp 3 juta per bulan.
