Infografis
Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan sejumlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Salah satunya sebuah Surat Edaran Pedoman Pemblokiran Dana Nasabah Terduga Teroris.
Peraturan lainnya, di antaranya 2 peraturan program keuangan berkelanjutan, 1 peraturan pasar modal Surat Edaran Pedoman Pemblokiran Dana Nasabah Terduga Teroris.pembiayaan infrastruktur, dan 2 peraturan pasar modal untuk pengembangan Usaha Kecil Menengah.
Empat POJK dan SE ini diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK Rabu (19 Juli 2017) sebagai upaya Dewan Komisioner OJK periode 2012-2017 menuntaskan berbagai kebijakan yang telah dikerjakan khususnya dalam mendukung upaya Pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur, pengembangan Usaha Kecil Menengah dan program keuangan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Departemen Komunikasi dan Internasional Triyono dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (20/7/2017).
Baca Juga: Obrolan Teroris di Telegram: Jual Celana Dalam hingga Cari Cewek
Empat POJK dimaksud adalah:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.
2. Peraturan OJK Nomor 52/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (POJK DINFRA).
3. Peraturan OJK Nomor: 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
4. Peraturan OJK Nomor: 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
Baca Juga: Tips dari Wiranto Mencegah Ancaman Terorisme
Sementara satu Surat Edaran yaitu SE No 38/SEOJK.01/2017 tanggal 18 Juli 2017 sebagai tindak lanjut atas amanat Pasal 46 ayat (4) juncto Pasal 68 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
