Infografis
Selain jalan, Kementerian PUPR telah menyelesaikan Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Ketujuh PLBN yang sudah selesai yakni PLBN Entikong, Badau, Aruk (di Kalimantan Barat), Motaain, Matamasin, Wini (di NTT) dan terakhir Skouw (Papua).
Infrastruktur PUPR Sudah Dirasakan Manfaatnya
Sementara itu Anggota Badan Pemeriksa Keuangan IV Rizal Djalil mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk 5 sektor infrastruktur prioritas (energi, transportasi, jalan dan jembatan, air, dan perumahan), dimana 3 diantaranya dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Sehingga wajar bila dari porsi pembiayaan APBN dan APBD (sekitar 41 persen), alokasi terbesar berada di Kementerian PUPR.
“Kementerian PUPR selama ini mampu memenuhi target yang ditetapkan Pemerintah dan menyerap anggaran yang dipercayakan. Selain itu proyek-proyek yang telah tuntas memberikan manfaat yang nyata bagi perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,”tegas Rizal Djalil.
Baca Juga: Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Di Papua Barat Harus Dipercepat
Rizal menilai postur anggaran tersebut merupakan langkah pemerintah untuk menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi. Dengan menyediakan infrastruktur dasar seperti bidang sumber daya air, dapat berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, sama halnya pembangunan bidang sanitasi dan permukiman. "Pembangunan infrastruktur konektivitas seperti jalan dan jembatan dapat menurunkan harga logistik, ini merupakan salah satu implementasi dari pemerataan," tambah Rizal.
Sementara Ekonom UGM A. Tony Prasetiantono mengungkapkan bahwa rekomendasi para ekonom dunia, idealnya belanja infrastruktur suatu negara sekurang-kurangnya adalah 5 persen terhadap GDP. "Saat ini GDP Indonesia sebesar Rp 12.500 triliun, artinya 5 persennya adalah Rp 600 triliun per tahun. Alokasi APBN 2017 untuk infrastruktur adalah sebesar Rp 387 triliun sehingga masih membutuhkan sekitar Rp 213 triliun kekurangan dananya untuk mencapai porsi 5 persen tersebut," tambah Tony.
Tony menilai angka tersebut (Rp 387 triliun) sudah cukup baik, dibandingkan era sebelumnya, namun masih kurang apabila mengacu pada benchmark India sebesar 5 persen atau China sebesar 10 persen terhadap GDPnya.
