Pembebasan Lahan LRT Jabodetabek Telan Rp1,6 Triliun

Adhitya Himawan Suara.Com
Sabtu, 08 Juli 2017 | 09:36 WIB
Pembebasan Lahan LRT Jabodetabek Telan Rp1,6 Triliun
Proyek Light Rail Transit (LRT) di Jakarta, Selasa (30/5). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Pembebasan lahan untuk pembangunan proyek Light Rail Transit Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) di sekitar 32 titik mencapai Rp1,6 triliun.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono yang ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Jumat (7/7/2017), mengatakan bahwa biaya pembebasan lahan disiapkan negara melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

"Ada dua yang besar, di Kwarnas (Cibubur) 4.500 meter persegi dan di Bekasi Timur untuk lokasi depo dan stasiun itu hampir sekitar 10 hektare," katanya.

Direktur Operasi III PT Adhi Karya Tbk. Pundjung Setya Brata mengatakan bahwa pembebasan lahan dikonsentrasikan di dua lokasi tersebut meski masih ada sejumlah titik lain.

Baca Juga: Penjaminan Proyek LRT

Lokasi di Cibubur diperlukan sebagai stasiun akhir dari jalur lintasan. Sementara itu, lahan di Bekasi Timur perlu dibebaskan untuk pembangunan depo dan stasiun.

"Kalau yang di Bekasi Timur ini 5 hektarenya milik Adhi Karya sehingga bisa dieksekusi, sedangkan 5 hektare sisanya bisa diproses. Depo ini pengerjaannya lama jadi harus segera dilakukan," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta pembebasan lahan di 32 titik itu bisa selesai Juli ini.

"Ada 32 titik yang mau dibersihkan. Akan tetapi, sudah hampir kelar. Saya mau selesai bulan ini, jadi bulan depan sudah tuntas," katanya.

Dari 32 titik pembebasan lahan, Luhut menyebut wilayahnya terbagi bermacam luasan dengan dua kawasan utama yakni di Kwarnas, Cibubur dan Bekasi Timur.

Baca Juga: Wijaya Karya Beton Raih Kontrak Proyek LRT Senilai Rp1 Triliun

Khusus untuk pembebasan lahan milik warga, pihaknya akan menggunakan jasa penaksir harga tanah independen untuk menentukan biaya pengganti.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI