Infografis
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menampik isu pemindahan ibu kota yang disinyalir mendapat bantuan Cina.
"Enggak ada urusan Cina ikut urus ibu kota kita. Enggak ada itu. Kau pikir negeri ini miskin. Enggak ada Cina ikut urus campur ibu kota kita," tegasnya ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Rabu (5/7/2017).
Luhut juga mengaku tidak tahu keputusan mengenai pemindahan ibu kota, termasuk lokasi pemindahan.
"Enggak tahu saya, coba nanti tanya Pak Bambang (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)," ujarnya.
Baca Juga: Arus Mudik, Luhut: Asal Nggak Ada Gempa, Semua Sudah Siap
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menargetkan kajian pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah baru di luar Pulau Jawa akan selesai tahun ini. Kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.
"Tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang.
Bambang mengatakan ada beberapa kota kandidat yang berpotensi menjadi ibu kota baru. Salah satu kandidat ibu kota baru adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah, meski belum ada keputusan.
Bambang mengatakan tim Bappenas sedang menganalisis kriteria wilayah, kemudian kesiapan dan ketersediaan lahan, hingga sumber pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru tersebut. Rencana pemindahan ibu kota muncul kembali karena adanya kebutuhan pembentukan pusat ekonomi baru.
Menurut dia, Pulau Jawa terlalu mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia. Itu pun aktivitas perekonomian di Jawa lebih banyak terkosentrasi di kawasan Jabodetabek atau DKI Jakarta, belum merata ke seluruh lapisan.
Baca Juga: Luhut: Cadangan Devisa Indonesia Tertinggi Sepanjang Sejarah
"Maka, perlu membangun pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa," ujar Bambang di Pangkalpinang, Bangka Belitung, April lalu.
Bila rencana tersebut benar-benar terealisasi, beban Jakarta yang kini dianggap terlalu berat, karena berperan ganda sebagai pusat pemerintahan, keuangan sekaligus pusat bisnis, dapat berkurang.
Meski berkurang, Bambang meyakini, kalaupun Ibu Kota negara pindah dari DKI Jakarta, pusat aktivitas bisnis akan tetap berada di Jakarta.
Namun, di media sosial isu berkembang liar mulai dari adanya bantuan China dan lainnya untuk rencana besar itu. (Antara)
