Infografis
Pengamat ekonomi Dr James Adam MBA mengatakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu mengadakan riset atau penelitian ilmiah tentang potensi minyak dan gas bumi (migas) untuk mendukung investasi di provinsi berbasis kepulauan ini.
"Investasi yang masuk ke NTT untuk migas belum ada kemajuan karena tidak didukung oleh informasi dan data-data potensi yang kita miliki," kata mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang itu saat dihubungi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (20/6/2017).
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki Badan Riset Daerah yang bisa dimanfaatkan untuk kerja riset ilmiah untuk mendapatkan peta potensi migas sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan investasi.
Baca Juga: Gerindra Tolak Jokowi Angkat Dwi Soetjipto Jadi Kepala SKK Migas
Berdasarkan pengamatannya, belum ada riset yang berkaitan dengan pertambangan dan energi di NTT, sebab Badan Riset Daerah lebih banyak berukutat pada masalah ekonomi, budaya, sosiologi, dan lainnya.
Persoalan lain, James menilai pemerintah daerah setempat belum berkeinginan bekerja sama dengan lembaga-lembaga independen atau yang profesional berkaitan dengan pertambangan.
"Mestinya ada kerja sama itu, jadi di APBD juga dianggarkan untuk penelitian pertambangan yang bisa menggandeng lembaga independen atau perguruan tinggi sehingga bisa memperoleh data yang valid," katanya.
Menuruntya, investor membutuhkan informasi dan data-data yang memadai tentang potensi pertambangan di NTT terkait titik-titik lokasinya, seberapa besar kandungan sumber daya, faktor keamanan lingkungan dan sebagainya.
"Misalnya potensi itu ada di Lembata atau Flores maka kita tidak bisa turun ke mesyarakat dan menyimpulkan bahwa ada potensi di sana, harus ada penelitian sehingga investor tahu di lokasi ini ada potensi, kandungan sekian metrik ton, dan sebagainya," katanya.
Baca Juga: Kementerian ESDM Tetapkan 15 Wilayah Kerja Migas Baru
Anggota IFAD (International Fund for Agricultural Development) menyebut peta potensi batu mangan yang lebih memadi justeru dimiliki pihak lain seperti perguruan tinggi seperti yang ada di Institut Teknologi Bandung (ITB) dibanding dinas teknis di daerah setempat.
