Proyek KEK Bitung Masih Terganjal Masalah Pembebasan Lahan

Rabu, 14 Juni 2017 | 13:03 WIB
Proyek KEK Bitung Masih Terganjal Masalah Pembebasan Lahan
Kawasan Industri Pulogadung di Jakarta Timur, Senin (18/7/2016). [Suara.com/Adhitya Himawan]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Pelabuhan Hubungan Internasional Bitung atau Proyek International Hub Sea Port (IHP) Bitung dibuat untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung. Proyek ini telah dinyatakan sebagai salah satu proyek strategis pemerintah.

Bedanya, jika proyek Pelabuhan Hub Internasional Bitung sudah On Going, kondisi serupa belum terjadi di dalam kawasan KEK Bitung. Di rencana awal, tahap konstruksi dimulai Mei 2014 dan sudah mulai operasi di 2017. Nyatanya, hingga pertengahan 2017 Proyek KEK Bitung masih terganjal urusan pembebasan lahan. Di lahan milik negara yang bakal digunakan sebagai lokasi KEK, ternyata saat ini masih dihuni penduduk.

Sekretaris Daerah Pemprov Sulut Edwin H Silangen membenarkan masih terganjalnya Proyek KEK Bitung di persoalan lahan. Akibat masih ada gugatan lahan dari warga, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum juga mengeluarkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Baca Juga: Geliat Sulut Dengan Pelabuhan Internasional dan KEK Bitung

Padahal terbitnya HPL untuk pengelolaan lahan seluas 92,5 hektar merupakan salah satu cara mempercepat terealisasinya KEK Bitung. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya menyodorkan beberapa tawaran kepada warga yang mengajukan gugatan. "Mudah-mudahan ini jadi terobosan hukum untuk menerbitkan HPL," kata Edwin dalam keterangan resmi, Rabu (14/6/2017).

Terlepas dari persoalan lahan, Edwin menuturkan Pemprov Sulut ternyata sudah menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola operasional KEK saat sudah berjalan. "Namanya PT Membangun Sulut Hebat (MSH). Sahamnya dari APBD Pemprov Sulut dan beberapa perusahaan daerah," kata dia.

Diakuinya para investor untuk KEK Bitung sudah berdatangan, terutama dari China. Dengan demikian mereka sangat berharap baik Pelabuhan Internasional dan KEK Bitung bisa segera beroperasi secepatnya. "Targetnya Gubernur ingin tahun 2018 sudah bisa 'on going'," kata Edwin.

Dia optimis KEK Sulut bisa menjadi solusi nasional karena posisinya yang strategis. Antara lain, bisa mengembangkan perekonomian di Indonesia Timur bagian Utara yang berbatasan langsung dengan kawasan pasifik yang digadang-gadang bakal menjadi titik penting era perdagangan dunia ke depan.

Selain itu, KEK Bitung juga punya banyak andalan. Seperti industri perikanan, industri pengolahan kelapa, industri farmasi, listrik (smelter). "Serta industri lain seperti yang ada di masterplan," ucap dia.

Baca Juga: Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Harus Aktif Tarik Investasi

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI