Infografis
Suara.com - Terhitung mulai 1 Juni 2017, harga Bahan Bakar Minyak di 12 kabupaten yang masuk wilayah pedalaman sudah sama dengan harga BBM di daerah lain, termasuk di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya.
Masyarakat di 12 kabupaten tersebut sebelumnya membeli BBM dengan harga Rp. 8 ribu hingga Rp. 18 ribu per liter, tapi sekarang bisa beli dengan harga seperti di SPBU (Stasiun Pengisian Bahar Bakar Umum) Pertamina yaitu Rp. 6.450 per liter untuk Premium (BBM Khusus Penugasan), dan Rp. 5.150 per liter untuk Solar,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, Kementerian ESDM, Sujatmiko, dalam siaran pers.
Ke 12 kabupaten dimaksud adalah: 1. Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kabupaten. Nias Selatan, Sumatera Utara; 2. Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat; 3. Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah; 4. Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur ; 5. Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, NTB; 6. Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT; 7. Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Hulu, Kalimatan Timur; 8. Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara; 9. Kecamatan Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat ; 10. Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Morotai, Maluku Utara; 11. Kecamatan Distrik Paniai Barat, Kabupaten Paniai, Papua; dan 12. Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat
Menurut Sudjatmiko, Kementerian ESDM merencanakan program BBM satu harga, akan dibangun lembaga penyalur BBM di 150 titik pada 148 kabupaten. Sebanyak 54 titik akan dibangun pada tahun 2017, 50 titik tahun 2018, dan 46 titik di tahun 2019.
“Untuk tahun 2017, dari rencana sebanyak 54 titik, per tanggal 1 Juni 2017 telah beroperasi sebanyak 12 titik di 12 kabupaten. Bahkan pertengahan atau akhir Juni bisa bertambah lagi. BBM satu harga berjalan efektif dan terus mengalami kemajuan,” kata Sudjatmiko.
Program “BBM Satu Harga” di seluruh pelosok tanah air sebelumnya telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Yahukimo, Papua, Selasa, 18 Oktober 2016 lalu.
Diakui Presiden, bila BBM satu harga akan merugikan pihak Pertamina. Namun ia menegaskan, untuk menghilangkan ketidaksetaraan harga BBM, hal itu harus tetap dilakukan.
Presiden Jokowi meyakini, dengan menurunnya harga BBM dapat menurunkan banyak biaya keseharian di Papua, seperti, transportasi, harga makanan, dan logistik, sehingga masyarakat Indonesia di wilayah terpencil bisa mengejar ketertinggalannya.
“Saya menyadari Pertamina juga mengeluarkan biaya yang besar untuk mensubsidi angkutan ini. Tetapi saya kira Pertamina juga bisa mengkompensasi dari usaha lain di bidang migas, ada cross subsidi. Sehingga mewujudkan keadilan,” kata Presiden saat itu.
