Ini Sejumlah Jurus Pemerintah Atasi Ketimpangan Ekonomi

Rabu, 31 Mei 2017 | 09:30 WIB
Ini Sejumlah Jurus Pemerintah Atasi Ketimpangan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diwarnai ketimpangan. [Suara.com/Adhitya Himawan]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Sejak kuartal ke-empat tahun 2016, pemerintah berhasil membalikkan pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya melambat. Dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, pemerintah membuktikan dapat memperbaiki kondisi ekonomi Tanah Air di tengah kelesuan ekonomi global.

Demi terus memperbaiki kondisi saat ini, beberapa cara ditempuh oleh pemerintah. Diantaranya, mencoba mendorong kertertinggalan yang cukup jauh dalam pembangunan infrastruktur.

“Sebetulnya sudah lama disadari bahwa infrastruktur merupakan sektor penting. Maka dari itu pemerintah kemudian mengundang para investor untuk juga melakukan investasi di bidang infrastruktur,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Diskusi Indonesia Menuju Ekonomi Berkeadilan - Kebijakan Mengatasi Ketimpangan, Selasa (30/5/2017), di Jakarta.

Baca Juga: Faisal Basri: Ketimpangan Kaya dan Miskin Tak Bisa Dihindari

Hadir pula dalam acara tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofjan Djalil, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo, Ekonom Senior Raden Pardede, Sekretaris Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto, Peneliti Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Bagus Takwin, dan Kepala Ekonom Bank Dunia Vivi Alatas.

Pemerintah juga terus mencoba merumuskan beberapa sektor yang sebetulnya merupakan fondasi dari ekonomi yaitu industri manufaktur, pariwisata dan perikanan. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah penerapan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi sehingga Indonesia semakin menarik dan semakin kompetitif untuk destinasi investasi baik dalam maupun luar negeri.

“Selain pertumbuhan ekonomi mulai membaik, segala kebijakan yang diambil berimbas positif pada turunnya tingkat kemiskinan, turunnya tingkat pengangguran dan gini ratio yang mulai menurun,” ujar Darmin.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menambahkan pada 1999, gini ratio menunjukkan angka 0,308 dan secara bertahap meningkat 0,41 hingga 2015. “Satu tahun terakhir baru merasakan dampak dari kebijakan ekonomi kita menurunkan gini ratio 0,394 pada September 2016,” kata Iskandar.

Meskipun gini ratio cukup menurun, pemerintah menyadari bahwa ketimpangan ekonomi masih terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi di masyarakat ini. Selain terus menggenjot dan mempercepat pembangunan secara merata.

Baca Juga: Jokowi akan Fokus Atasi Ketimpangan Desa dengan Kota

Hal ini terkonfigurasi dalam Kebijakan Pemerataan Ekonomi terdiri atas 3 area utama, yaitu: (1) kebijakan pemerataan lahan; (2) kebijakan pemerataan kesempatan; dan (3) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI