Infografis
Selama ini, menurut Sarmuji, DPR sudah mendorong agar BPK memperjelas prosedur, parameter, dan pengawasan pemberian WTP. Sebab, DPR ingin memastikan pemberian WTP selaras dengan upaya pemberantasan korupsi.
"Tetapi itu bukan berarti komisi XI curiga bahwa pemberian WTP itu semua bermasalah," kata dia.
Dengan adanya kasus ini, Sarmuji pun mengingatkan BPK untuk meningkatkan pengawasan internal BPK.
"Kasus ini seharusnya tidak akan akan terjadi kalau BPK melakukan pengawasan dengan ketat," tukasnya.
Baca Juga: Misbakhun: Sebagai Supreme Auditor, BPK Adalah Lembaga Kredibel
