Cek Fakta
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla sore ini, Senin (29/5/2017), mengumpulkan seluruh jajarannya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam sidang kali ini, pemerintah membahas mengenai tindak lanjut persiapan jelang Idul Fitri 1438 H dan pemantauan harga bahan pokok jelang hari raya umat Islam tersebut.
“Persiapan Idul Fitri, baik yang berkaitan dengan kelancaran mudik, moda transportasi, stok BBM, harga-harga bahan pokok, semuanya agar betul-betul di lapangan dikontrol, dicek. Agar kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan tidak terjadi,” ucap Presiden.
Presiden juga mengingatkan jajarannya untuk segera mencari solusi atas sejumlah permasalahan yang masih perlu diperbaiki.
“Apabila ada hal yang masih kurang, agar dalam waktu yang masih satu bulan ini bisa dikejar untuk diselesaikan,” tuturnya.
Baca Juga: Pengacara Bantah Perjuangan Rizieq untuk Gulingkan Jokowi
Jaga Tren Positif Investment Grade
Satu hal lain yang turut dibahas Kepala Negara bersama dengan seluruh jajarannya hari ini ialah mengenai perekonomian nasional. Sebagaimana diketahui, belum lama ini, lembaga pemeringkat Standard and Poor's (S&P) telah memberikan kepada Indonesia predikat layak investasi. Hal ini kembali disinggung oleh Presiden dan meminta jajarannya untuk dapat menindaklanjuti capaian tersebut.
"Saya minta ada tindak lanjut sehingga efek positif itu tidak hanya dinikmati pada investasi di portofolio, di saham. Tapi efek positif yang lain itu juga bisa mendorong sektor riil untuk menumbuhkan perekonomian kita. Karena kepercayaan ini, memperlihatkan kemampuan kita dalam mengelola ekonomi, baik kelola fiskal, kelola moneter kita,” ujar Presiden
Oleh karenanya, Presiden meminta agar seluruh kementerian yang terkait dengan sektor riil turut mendorong pergerakan sektor ini.
"Tapi yang paling penting adalah mendorong efek positif dari investment grade betul-betul dirasakan oleh rakyat," tuturnya.
Baca Juga: Jokowi Diminta Tekan Polisi Setop Kasus Pornografi Habib Rizieq
Meski demikian, Presiden mengingatkan masih adanya ganjalan masuknya arus uang, modal, dan investasi ke Tanah Air. Oleh sebab itu, Presiden meminta Menko Perekonomian agar melihat secara rinci sekaligus memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan arus investasi, utamanya perizinan.
