Infografis
Indonesia dan Swedia merupakan negara yang memiliki banyak persamaan dalam hal politik luar negeri. Melalui kesamaan tersebut, Indonesia berharap hubungan dan kerja sama, utamanya dalam hal ekonomi, kedua negara dapat lebih ditingkatkan lagi. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama dengan Raja Swedia Carl XVII Gustaf di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (22/5/2017).
"Indonesia dan Swedia memiliki banyak sekali persamaan dalam politik luar negeri. Berperan aktif dalam pasukan perdamaian PBB, mendukung kemerdekaan Palestina, dan bahkan kita sepakat kerja sama trilateral untuk membantu Palestina sejak 2015. Kita mengutamakan penyelesaian damai dalam menangani konflik-konflik yang ada. Hal ini tentu saja merupakan aset yang harus dikapitalisasi," ujarnya.
Untuk diketahui, kunjungan Raja Swedia ini merupakan sebuah kunjungan yang bersejarah. Untuk pertama kalinya sejak 65 tahun menjalin hubungan bilateral, seorang Kepala Negara Swedia melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.
Baca Juga: Inikah Cawapres Pendamping Jokowi Usulan Partai Golkar?
Presiden menyebut bahwa Swedia merupakan mitra perdagangan terbesar bagi Indonesia di kawasan Nordic. Hal tersebut salah satunya ditandai dengan angka investasi yang telah dikeluarkan Swedia pada tahun 2016 kemarin.
"Angka investasi Swedia meningkat lebih dari 1.400 persen di tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Jumlah turis juga meningkat 15 persen pada tahun 2016 dan merupakan kunjungan terbesar dari negara Nordic," ucap Presiden.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya bersepakat untuk menjalin kerja sama antarkedua negara yang lebih konkret. Dalam hal bisnis, kedua negara direncanakan akan menyelenggarakan Forum Eksekutif Indonesia-Swedia.
"Yang Mulia Sri Baginda Raja Carl Gustaf ke-16 juga membahas upaya pengembangan kerja sama di bidang energi baru terbarukan melalui kerja sama yang konkret. Raja Swedia didampingi 35 delegasi bisnis dan akan diselenggarakan Indonesia-Sweden Executive Forum," Presiden menjelaskan.
Selain itu, kedua negara juga sepakat melakukan kerja sama di berbagai bidang yang dituangkan dalam bentuk tiga nota kesepahaman. Yakni kerja sama mengenai bebas visa untuk paspor diplomatik dan dinas, kerja sama di bidang transportasi, navigasi udara, dan airport, serta kerja sama dalam bidang industri kreatif.
Baca Juga: Sampaikan Usulan, Novanto Konsultasi dengan Jokowi Sebagai Capres
"Beberapa kerja sama juga ditandatangani secara terpisah, yaitu kerja sama di bidang inovasi, kewirausahaan, science park, dan pembiayaan pendidikan," sambungnya.
Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dengan kesamaan kedua negara, Raja Swedia memiliki pandangan yang sama dengan hal tersebut. Baginya, kerja sama antara Indonesia dan Swedia dapat tercapai oleh karena kesamaan akan nilai-nilai fundamental yang dianut oleh kedua negara.
"Kolaborasi ini didasarkan pada nilai fundamental yang sama-sama kami anut. Seperti demokrasi, kebebasan berpendapat, dan toleransi," ujar Raja Carl.
Raja Swedia juga memuji pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan yang digulirkan sejak awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla tersebut disebutnya sebagai sebuah investasi terbaik bagi masa depan Indonesia.
"Saat ini Indonesia membuat sebuah investasi yang sangat baik untuk masa depan, seperti misalnya pembangunan infrastruktur dan pengembangan energi. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk dapat bekerja bersama-sama," tuturnya.
Sebagai seorang yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan, keduanya juga membicarakan seputar pengelolaan hutan di samping topik-topik kerja sama lainnya. Raja Swedia ingin bekerja sama lebih lanjut dalam hal ini.
"Pengelolaan hutan berkelanjutan merupakan isu penting untuk Swedia, sama seperti Indonesia," ucapnya.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Kepala BKPM Thomas Lembong dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.
