Infografis
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menegaskan Integrasi bantuan sosial (Bansos) pemerintah sangat efektif dalam menekan angka kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan Khofifah saat membuka Rapat Koordinasi Nasional PKH 2017 wilayah Indonesia bagian barat di Hotel Harris Jakarta, Kamis (18/5/2017). Rapat tersebut diikuti 409 peserta mewakili 21 propinsi . Sejumlah perwakilan daerah Indonesia Bagian Barat antara lain, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
"Kalau dulu jalan sendiri-sendiri, sekarang seluruhnya akan (bansos-red) terintegrasi dalam satu kartu yang memiliki banyak fitur. Lebih efektif dan efisien," ungkapnya.
Baca Juga: Atasi Kemiskinan, Khofifah Ingin Pusat dan Daerah Bersinergi
Khofifah memaparkan, Pemerintah di tahun 2017 mengalokasikan anggaran senilai Rp147 triliun untuk bansos yang masuk dalam 7 program prioritas nasional. Yaitu, Program Keluarga Harapan (PKH), Rastra, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Subsidi Energi (Listrik BBM, LPG) .
Jika semua bansos dapat terintegrasi penyalurannya, kata Khofifah, maka setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan memperoleh bansos sekitar Rp. 750.000,-/ bulan atau memperoleh tambahan sekitar 40 persen dari pengeluaran minimal konsumsi per keluarga per bulan (Rp 1.835.000,-).
"Itu artinya angka tersebut dapat memberikan jaminan untuk percepatan KPM dapat keluar dari perangkap kemiskinan selama ini dengan waktu yang lebih cepat," ujarnya.
Terkait PKH, menurut Khofifah, efektivitas program tersebut tidak perlu disanksikan lagi
dalam mengurangi kemiskinan. Karenanya, tahun 2018 sejalan arahan Presiden, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH ditambah sebanyak 4 juta KPM. Sehingga total KPM mencapai 10 juta. Sementara BPNT yang saat ini menyasar 1,28 juta juga menjadi 10 juta KPM.
Penyaluran Rastra Dipercepat
Baca Juga: Mensos Resmikan Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Khofifah juga menyampaikan agar pemda mempercepat penerbitan surat perintah alokasi rastra ke Bulog agar menjelang puasa keluarga penerima manfaat dapat memperoleh beras untuk bekal selama melaksanakan ibadah bulan romadlan.
