Infografis
Bank Indonesia (BI) melihat nilai tukar rupiah bergerak menguat sepanjang triwulan I 2017 dan relatif stabil pada April 2017. Pada triwulan I 2017 nilai tukar rupiah, secara point to point (ptp), menguat sebesar 1,1 persen ke level Rp13.326 per dolar Amerik Serikat (AS).
"Sepanjang April 2017, rupiah relatif stabil dan ditutup pada level Rp13.329 per dolar AS," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara, di Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Penguatan rupiah didukung oleh masih berlanjutnya aliran masuk modal asing sejalan dengan perbaikan outlook sovereign rating, data makroekonomi yang positif, dan sentimen positif terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ke depan, Bank Indonesia akan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi untuk mendorong nilai tukar yang sesuai nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar.
Baca Juga: BI: Aliran Masuk Modal Asing Cukup Besar ke Indonesia
Adapun inflasi Indonesia tetap terkendali dan berada dalam kisaran sasaran inflasi 2017 yaitu 4±1 persen. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2017 mencatat inflasi sebesar 0,09 persen (mtm) atau 4,17 persen (yoy). Inflasi IHK terutama bersumber dari komponen administered prices yang mengalami inflasi sebesar 1,27 persen (mtm) atau 8,68 persen (yoy).
"Didorong oleh penyesuaian tarif listrik tahap dua untuk pelanggan pascabayar daya 900 VA nonsubsidi, penyesuaian tarif angkutan udara, harga bensin, dan rokok," jelas Tirta.
Sementara itu, inflasi inti tercatat rendah sebesar 0,13 persen (mtm) atau 3,28 persen (yoy), sejalan dengan masih terbatasnya permintaan domestik, terkendalinya ekspektasi inflasi, dan menguatnya nilai tukar rupiah. Di sisi lain, kelompok volatile food tercatat mengalami deflasi sebesar 1,26 persen (mtm) atau 2,66 persen (yoy) seiring dengan melimpahnya pasokan karena panen raya.
"Ke depan, koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi akan terus diperkuat terutama dalam menghadapi sejumlah risiko terkait penyesuaian administered prices sejalan dengan kebijakan lanjutan reformasi subsidi energi oleh Pemerintah, dan risiko kenaikan harga volatile food menjelang bulan puasa," tutup Tirta.
