Infografis
Direktur Utama PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI), Bambang Herutomo, mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga tengah memproses pembentukan holding BUMN sektor pertahanan. Namun proses ini tidak dilakukan dengan terburu-buru.
"Kanena BUMN di sektor pertahanan ini memang tidak dituntut buru-buru segera mewujudkan holding seperti sektor pertambangan atau energi," kata Bambang usai seminar "Nuklir: Ancaman dan Manfaat" di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (17/5/2017).
Bambang mengakui sinergi antar BUMN yang bergerak di sektor yang sama juga tengah didorong. Termasuk BUMN strategis yang merupakan industri pertahanan. Tujuannya untuk memperkuat finansial maupun pengembangan bisnis.
Baca Juga: Inilah Sebab Bisnis Nuklir INUKI Belum Berkembang di Indonesia
"BUMN pertahanan yang nanti didorong holding antara lain PT Pindad (Persero), PT Dirgantara Indonesia/DI (Persero), PT DAHANA (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia/INTI (Persero), PT Len Industri (Persero) dan PT Industri Nuklir Indonesia/Inuki (Persero)," jelas Bambang.
Bambang mengatakan bahwa proses pembentukan holding BUMN pertahanan tidak dituntut harus cepat terwujud pada tahun ini. "Kita paling 2019 baru terwujud. Karena masih ada beberapa kesulitan mengingat core bisnis kita beda-beda," tutup Bambang.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan pembentukan holding BUMN di 6 sektor akan rampung pada tahun 2017.
Hal tersebut diungkapkan langsung di hadapan Presiden Joko Widodo pada saat acara Executive Leadership Program (ELP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/1/2017).
Rini menyebutkan, holding BUMN di sektor tersebut adalah, Migas, Tambang, Perbankan dan Jasa Keuangan, Perumahan, Konstruksi dan Jalan Tol, serta Pangan.
Baca Juga: INUKI: Pemanfaatan Energi Nuklir Seperti Ular Berkepala Dua
