Cek Fakta
Polemik kemungkinan uang muka atau down payment (dp) 0 persen untuk pembelian rumah masih bergulir. Polemik ini muncul ketika pasangan calon Gubernur DKI Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengkampanyekan program dp 0 persen dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
Terkait polemik ini, Chief Executif Officer (CEO) Lippo Group, James Riady memberikan komentar menarik. "Kalau saya tanggapi lagi soal dp 0 persen ini, nanti heboh lagi," kata James dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/5/2017).
Namun James menjelaskan bahwa pada dasarnya kondisi negara Indonesia berbeda dengan negara Cina atau Singapura. Di Cina atau Singapura, pemerintah memang memiliki lahan. Jika ada pejabat pemerintah menetapkan kebijakan terkait perumahan, itu memang memungkinkan.
"Nah Indonesia, pemerintahnya tidak punya lahan. Terus lahannya dimana untuk itu (dp nol persen,red)," jelas James.
Baca Juga: Seluruh Perkantoran Lippo Group akan Pindah ke Meikarta
James menegaskan Lippo Group sendiri tidak hanya menyasar segmen masyarakat atas sebagai konsumen properti, melainkan juga membidik kelas menengah yang baru. Oleh sebab itu, Lippo menawarkan harga rumah terjangkau dengan persentase dp yang terjangkau pula. Ia mencontohkan kota mandiri Meikarta yang akan segera dibangun oleh Lippo Group di Jawa Barat.
"Harga rumahnya ada yang terjangkau dengan harga mencapai Rp240 juta. Jika ketentuan dp-nya 10 persen, maka dp yang harus disediakan adalah Rp24 juta. Terjangkau," jelas James.
Putera kedua dari pendiri Lippo Group, Mochtar Riady tersebut menjelaskan bahwa Meikarta merupakan kota mandiri kesembilan yang dibangun Lippo Group. Sebelumnya, Lippo sudah membangun delapan kota mandiri, termasuj satu kota mandiri di Republik Rakyat Cina (RRC) dan satu kota mandiri di Korea Selatan.
"Investasi yang paling menjanjikan untuk kota mandiri baru memang dari luar kota Jakarta menuju arah Bandung. Di dalam kota Jakarta sendiri sudah sulit untuk dilakukan jika disertai dengan memindahkan begitu banyak orang dalam jumlah besar. Sementara Indonesia adalah negara demokrasi, tidak mudah untuk memindahkan banyak orang. Beda dengan Cina, pemerintahnya perintahkan pindah ya pindah warganya," tutup James.
Baca Juga: Inilah Infrastruktur Publik yang Terkoneksi Dengan Kota Meikarta
