Infografis
Setelah melalui proses pembahasan di DPR RI, hari ini (Jum’at, 28 April 2017) DPR RI dalam Rapat Paripurna telah mengesahkan RUU Usul Inisiatif Komisi VI DPR RI tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi Usul Inisiatif DPR RI.
Ketua Panja RUU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Azam Azman Natawijana menjelaskan setidaknya terdapat 7 subtansi baru dalam RUU Persaingan Usaha ini, yaitu :
Pertama, memperluas definisi pelaku usaha agar dapat menjangkau pelaku usaha yang berdomisili hukum di luar wilayah Indonesia. Diharapkan, dengan RUU ini dapat menjangkau perilaku anti persaingan dalam platform bisnis baru berbasis digital seperti e-commerce, e-procurement, e-payment, dan bisnis berbasis online lainnya.
Baca Juga: KPPU Beri 3 Rekomendasi untuk Atasi Polemik Taksi Online
Kedua, mengubah notifikasi merger dari kewajiban untuk memberitahukan setelah merger (post merger notification) menjadi kewajiban pemberitahuan sebelum merger (pre merger notification).
Ketiga, mengubah besaran sanksi yang selama ini menggunakan nilai nominal besaran tertinggi dalam rupiah menjadi prosentase sekurang-kurangnya 5% dan setinggi-tingginya 30% dari nilai penjualan dalam kurun waktu pelanggaran terjadi.
Keempat, pengaturan mengenai pengampunan dan/atau Pengurangan Hukuman (Leniency Program), sebagai strategi yang efektif dalam membongkar kartel dan persaingan usaha yang tidak sehat dalam jangka panjang.
Kelima, memunculkan pasal yang mengatur tentang penyalahgunaan posisi tawar yang dominan pada perjanjian kemitraan dimana pengaturan ini bertujuan sebagai instrumen hukum perlindungan pelaksanaan kemitraan yang melibatkan UMKM.
Keenam, dalam upaya meningkatkan efektifitas pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU, RUU ini mengatur ketentuan yang memungkinkan KPPU untuk meminta bantuan Kepolisian guna menghadirkan Pelaku Usaha yang tidak kooperatif.
Baca Juga: Perangi Kartel Pangan, Kemenkeu Gandeng KPPU
Terkait efektifitas Putusan KPPU, RUU ini mengatur ketentuan kewenangan KPPU menjatuhkan sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan izin usaha terhadap pelaku usaha yang melanggar larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan lebih lanjut terkait hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah. Apabila terdapat Putusan KPPU berupa denda, yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak dilaksanakan oleh para pihak menjadi piutang negara, maka RUU ini mengatur ketentuan bahwa lembaga piutang negara berkewajiban menyelesaikan pelaksanaan Putusan tersebut. Selanjutnya, bagi setiap orang dan/atau korporasi yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung KPPU dalam melaksanakan proses investigasi dan/atau pemeriksaan, RUU ini mengatur ketentuan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.
