Infografis
Ekonom Konstitusi Defiyan Cori mengkritik pola hubungan kerja dalam dunia usaha di Indonesia saat ini. Menurutnya, hubungan kerja yang terbangun telah mengabaikan prinsip dalam UUD 1945.
"UUD 1945 pasal 33 ayat 1 tegas menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Pertanyaannya kemudian adalah sudahkah prinsip-prinsip usaha bersama ini ditafsirkan secara baik dan benar dalam konteks perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pada organisasi perusahaan?", kata Defiyan di Jakarta.
Menurutnyam jika prinsip ini diterapkan secara baik dan benar dalam hubungan pengusaha atau pemilik modal dengan pekerja atau buruh, konflik antara buruh dan pengusaha tidak akan terjadi. Menurutnya, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum memberikan definisi usaha bersama yang sudah diperintahkan konstitusi dalam menyusun perekonomian.
"Konsepsi usaha bersama itu sudah diabaikan dan menempatkan pekerja atau buruh hanya sebagai faktor produksi yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pemberi kerja dan pengusaha adalah yang memberi pekerjaan sekaligus ada yang merupakan pemilik perusahaan," jelasnya.
Kondisi inilah yang membuat UU Ketenagakerjaan ini justru malah mempertentangkan posisi pekerja/buruh di satu pihak dan pemberi kerja atau pengusaha di pihak lain. Rumusan seperti ini tentu berimplikasi pada hubungan yang lebih jauh dari pekerja/buruh dan pengusaha dalam pengelolaan perusahaan.
Baca Juga: Budiman: Tak Ada Sejarahnya Buruh Bakar Bunga
"Konsepsi relasi dan segregasi para pihak inilah yang menjadi sebab utama terjadinya pertentangan antara pekerja/buruh dan pengusaha di negara-negara industri, di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Hubungan organisasi yang segregatif ini adalah ciri dari sebuah perekonomian kapitalistik dengan menempatkan modal dan pemilik modal lebih berkuasa dibanding dengan para pekerja/buruh. Inilah kemudian yang menjadi sebab lahirnya pemikiran Karl Marx tentang Das Kapital, yaitu sebuah kritik dan anti tesa dari ketidakadilan relasi dalam praktek hubungan industrial kapitalisme. Akhirnya relasi yang segregatif ini menjadi pemicu krisis dan konflik yang terus berulang karena posisi yang berhadap-hadapan, ditambah lagi kehidupan ekonomi yang timpang," jelasnya.
Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam hubungan pekerja dan pengusaha dalam organisasi perusahaan, seperti pengupahan yang layak, perlindungan kesehatan dan lain-lain tidak mampu menyelesaikan permasalahan secara komprehensif. Pengakomodasian tuntutan pekerja/buruh melalui kebebasan berserikat dan unjuk rasa bukanlah formula yang ampuh dalam menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.
Justru, penyampaian pendapat atau tuntuan melalui unjuk rasa ini bisa menjadi hal yang kontraproduktif dalam membangun hubungan pekerja/buruh yang lebih harmonis. Persoalan pelanggaran atas konsepsi hubungan usaha bersama yang diperintahkan konstitusi inilah akar masalah yang sebenarnya harus diperbaiki dengan merevisi UU No. 13 Tahun 2003.
"Sistem koperasi yang merupakan sintesa dari sistem kapitalisme dan komunisme sebagai akibat hubungan yang segregatif antara pekerja/buruh dengan pemilik modal yang terjadi pada abad 19 dan tak pernah menyelsaikan masalah ketenagakerjaan harus menjadi pedoman utama pemerintah menyelsaikan hubungan industrial," tutupnya.
Baca Juga: Dibakar Buruh Pro Anies, Djarot: Apa Salah Karangan Bunga?
