Infografis
Pengamat ekonomi dari Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno Salamuddin Daeng mengkritik semakin mahalnya tarif dasar listrik (TDL) yang harus dipikul rakyat Indonesia. Kenyataaan ini sangat ironis ketika harga sumber energi minyak, batubara, gas, energi terbaharukan di dunia turun.
"Anehnya harga listrik di Indonesia membumbung setinggi langit. Rakyat menjerit, industri merintih, perusahaan kecil menengah sekarat karena tak mampu menahan beban kenaikan harga listrik," kata Salamudin di Jakarta, Selasa (2/5/2017).
Anehnya, menurut Salamudin, pemerintahan Presiden Joko Widodo bagai dikejar setan untuk menaikkan harga listrik. Pemerintah memaksakan kebijakan neoliberalisme dalam sektor ketenagalistrikan, agar tersedia kesempatan merampok bagi oligarki dan mafia listrik.
"Mafia listrik dijalankan dengan merancang mega proyek listrik dalam skala yang besar mencapai 70 ribu megawatt. Proyek besar ini ditenggarai adalah proyek bancakan para oligrki dan mafia listrik yang mengendalikan pemerintahan Jokowi, bersama para saudagar yang bersekongkol dengan korporasi asing," jelasnya.
Baca Juga: Strategi PLN Turunkan Harga Listrik
Salamudin menegaskan tidak ada urgensinya proyek sebesar itu, namun tetap dipaksakan. Ia mengaku heran karena sebagian besar proyek pembangkit listrik ada di Pulau Jawa yang notabene mengalami kelebihan pasokan listrik. Proyek dijalankan dengan skema Publik Private Partnership (PPP) atau negara bekerjasama dengan para pebisnis swasta yang notane mereka adalah juga elite penguasa.
"Model perampokan yang dilakukan oleh mafia listrik dan neo maling dilakukan melalui proyek Engineering Procurement and Construction (EPC) yang dibiayai dengan utang luar negeri melalui APBN dan melalui utang PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dengan demikian maka proyek listrik merupakan lahan yang subur bagi oligarki yang menguasai pemerintahan Jokowi dan elite PLN dalam mengeruk uang," jelas Salamuddin.
Proyek yang dijalankan melalui EPC seluruh belanja ditentukan oleh yang membiayai proyek yakni pemberi utang dan penyedia dana. Salamudin menuturkan bahwa ini lahan yang empuk sekali untuk korupsi dan merampok di sektor hajat hidup orang banyak.
Ia menengarai mafia listrik menjalankan perampokannya dengan skema full cost recovery dimana PLN wajib membeli listrik swasta termasuk kelebihan produksi swasta tersebut. "Ini adalah bancakan luar biasa oleh mafia listrik. Siapa yang bisa mengetahui harga itu wajar, siapa yang bisa mengetahui produksi itu lebih? Kantong PLN yang merupakan keuangan negara dan hasil berhutang dengan menjual PLN dikuras sampai kering," tuturnya.
Salamudin menuding Presiden Jokowi tidak mampu menjaga tidak mampu. "Jokowi telah melanggar Putusan MK yang melarang neoliberalisme dalam sektor ketenagalistrikan. Lalu apa landasan dari semua kebijakan Jokowi?," ucap Salamuddin.
Baca Juga: APLSI Kritik Harga Listrik di Indonesia Masih Mahal
Salamudin menuding kebijakan kenaikan tarif listrik yang semakin mahal dipaksakan demi menyelamatkan mega proyek listrik 35 ribu MW. Mega proyek ini, menurutnya menjadi bancakan oligarki penguasa, mafia listrik dan asing yang dibiayai dengan utang APBN dan utang PLN.
"Mega proyek listrik adalah lahan yang subur untuk mendapatkan uang sebagai sumber dana penguasa untuk persiapan pemilu 2019," tutupnya.
