Infografis
"Silahkan, jika ada Pemda yang ingin mengintegrasikan bansos daerah dengan KKS. Tidak akan tercampur karena terdapat fitur wallet (dompet-red) yang memisahkan tiap jenis bantuan. Semakin mudah karena juga tepat sasaran," ujarnya.
Saat ini,lanjut Khofifah, baru Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang mengintegrasikan bansos daerahnya melalui KKS. Dalam waktu dekat Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung, dan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NTB juga mengikuti jejak Kota Semarang.
"Hemat waktu dan biaya juga karena sistem hasil kerjasama dengan Himbara (Mandiri, BRI, BTN, dan BNI) telah berjalan sejak 2016 lalu," ujarnya.
Menurut Khofifah, terintegrasinya seluruh bansos dalam satu wujud kartu menjadikan intervensi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan pun semakin efektif. Selain itu, terkoneksinya masyarakat miskin dengan perbankan membuat mereka dapat memanfaatkan berbagai produk dan jasa keuangan formal seperti transfer, menabung maupun pinjaman serta asuransi.
Baca Juga: OJK: Kuartal I, Kredit Perbankan Tumbuh 9,2 Persen
Keberadaan bansos yang diinisiasi Pemda, lanjut Khofifah, tidak bersebrangan dengan beragamnya bansos yang dikucurkan pemerintah pusat. Sebaliknya, bansos itu berfungsi "menambal" dan memperluas pelayanan kepada masyarakat miskin namun pembiayaan melalui APBD.
" Sharing antara APBN dan APBD seperti inilah yang akan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Jika tidak ter cover pusat, maka pemda melakukan backup melalui APBD," tambahnya.
Khofifah berharap Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu (Siskadasatu) dapat direspon serius oleh Pemda sehingga bansos yang digelontorkan bisa tepat sasaran karena data yang menjadi acuan seragam dan selalu update .
Sementara itu, dalam kunjungan ke Kabupaten Maros Kementerian Sosial menggelontorkan bantuan senilai Rp43 miliar. Angka tersebut terbagi dalam tiga jenis bantuan sosial antara lain PKH, beras sejahtera (Rastra), dan bansos disabilitas
Baca Juga: Mensos: Perbankan Bisa Realisasikan Target PKH Non Tunai dan BPNT
