Infografis
Suara.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong memastikan bahwa kisruh yang terjadi antara PT. Freeport Indonesia dengan pemerintah terkait izin operasi Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus tak menganggu iklim investasi di Indonesia.
"Sampai sekarang investasi tetap berjalan baik kok. Nggak ada masalah. Realisasi investasi pada Triwulan I 2017 paling banyak ke sektor pertambangan, yakni 14,2 persen dari total realisasi investasi sebesar Rp 165 triliun," kata Tom di Jakarta, Rabu (26/4/2017).
Tom mengatakan, dimata investor kasus antara Freeport dengan Pemerintah ini sebagai special case. Sehingga tidak akan berdampak signifikan kepada dunia investasi.
"Mengenai proses yang dijalankan pemerintah dan Freeport, meski kasusnya high profile, untuk sementara ini investor bisa melihatnya sebagai special case, kasus yang terisolasi, tidak mencerminkan iklim investasi secara umum," katanya.
Seperti diketahui, antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia hingga saat ini masih melakukan perundingan terkait perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus masih terus berlanjut.
Dalam perundingan tersebut, Kementerian ESDM mengacu dan berpedoman pada UU no 4 tahun 2009 dan PP no 1 tahun 2017. Atas dasar itu, posisi dan sikap K-ESDM adalah menggunakan perundingan untuk memastikan FI mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi, membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), dan divestasi saham hingga 51 persen.
Tiga poin tersebut tidak bisa ditawar dan dinegosiasi. Yang bisa dirundingkan adalah bagaimana implementasinya.
Investasi baik
Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing pada kuartal- I 2017 mencapai Rp 165,8 triliun.
Thomas Lembong mengatakan, angka ini mengalami kenaikan sebesar 13,2 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp146,5 triliun.
