Infografis
Ketua Dewan Adat Papua Meepago John Gobai meminta kepada pemerintah untuk melibatkan masyarakat Papua dalam pembahasan kontrak PT. Freeport Indonesia. Pasalnya, perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini berdiri di tanah masyarakat Papua.
Sehingga warga Papua memiliki hak untuk ikut negosiasi dalam permasalahan ini. Menurut dia kontrak kedua pihak selama ini tak satu kali pun melibatkan masyarakat setempat.
"Warga Papua menunggu untuk berunding. Agar pemerintah juga tahu, jika kontrak ini diperpanjang dampak ke masyarakat Papua seperti apa dan kalau tidak diperpanjang dampaknya seperti apa. Jadi warga Papua bisa mendapatkan keadilan," kata John di Jakarta, Rabu (26/4/2017).
John menjelaskan, perubahan kontrak karya Freeport ini bakal berdampak luas. Sebabnya, tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility, CSR) perusahaan selama ini digunakan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
Baca Juga: Pengamat: Negara Harus Lebih Tinggi Dari Freeport Indonesia
"CSR perusahaan itu membiayai anak-anak sekolah. Kalau anak-anak pulang, rusuh lagi. Apakah pemerintah akan bertanggung jawab?," katanya.
Oleh sebab itu, John meminta kepada pemerintah untuk melibatkan masyarakat adat dalam persoalan ini. Agar nantinya tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di Papua.
