Infografis
Langkah pemerintah dalam mewujudkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi pemain kelas dunia makin mantap dengan dirilisnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN sebagai payung hukum pembentukan holding BUMN. Beleid tersebut menjadi salah satu bekal pemerintah menyusun langkah strategis terhadap 118 perusahaan plat merah yang saat ini modalnya dikuasai pemerintah pusat.
“Kami BUMN berkomitmen untuk menerapkan strategi yang dirancang pemerintah dengan mendukung pembentukan holding,” kata Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk. Desi Arryani dalam seminar bertajuk “Sinergi BUMN Hadir Untuk Negeri Menuju Indonesia Digdaya” yang diselenggarakan dalam rangkaian HUT BUMN Bersama di Yogyakarta, Jumat (21/4/2017).
Sejak digulirkan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Agustus tahun lalu, rencana pembentukan holding terus dimatangkan. Pembentukan holding diharapkan Presiden bisa memperkuat daya saing BUMN untuk memenangkan persaingan di kancah global seiring dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Tujuan pembentukan holding sesuai dengan Nawa Cita butir ke-6 dan 7, yakni BUMN harus bisa meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa Asia lain. Di sisi lain, dalam Nawa Cita, BUMN juga harus bisa mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik.
Baca Juga: Aset BUMN Diharapkan Naik Jadi Rp7.200 Triliun di 2017
Menjadi perusahaan kelas dunia bukan misi yang mudah. Sejumlah tantangan menghadang. Menurut, Desi, selain harus kaya inovasi, BUMN juga harus memberikan pelayanan prima sebagai modal utama bersaing di kancah persaingan global. Sinergi juga menjadi strategi Jasa Marga untuk mengejar target bisnisnya. “Dalam rantai nilai Jasa Marga, seluruh proses jalan tol itu bersinergi dalam operasi, konstruksi dan terutama dalam hal pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara,” kata Desi.
Secara bertahap Jasa Marga juga berkonsolidasi dengan BUMN lain yakni Hutama Karya, Wijaya Karya, Waskita Karya, Indra Karya, dan Yodya Karya dalam holding BUMN Konstruksi.
Holding BUMN menjadi langkah pemerintah mengejar target peningkatan aset BUMN yang dipatok bisa menembus Rp7.035 triliun pada akhir tahun ini dan target pendapatan yang juga naik di atas 17 persen atau sebesar Rp 2.116 triliun.
Sementara itu, menurut Anggota Komisi VI DPR Dwie Aroem Hadiatie, pembentukan holding BUMN membutuhkan payung hukum yang kuat. Secara pribadi Aroem mengakui, pembahasan holding sedang hangat dicermati oleh DPR. “Sebelum kita bicara holding, kita harus tingkatkan kualitas manajemen internal menjadi lebih baik.Tapi saya mengapresiasi langkah-langkah strategis untuk holding. Kalau memang itu langkah terbaik, monggo, silakan,” kata Aroem.
Meningkatkan Reputasi
Di luar target bisnis, Kementerian BUMN juga memberikan target peningkatan kualitas BUMN yang menitikberatkan pada tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance). Peningkatan kualitas tersebut dilakukan dengan memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memoles reputasi BUMN. “Reputasi dibangun tidak sekadar dengan menggenjot external branding, namun juga internal branding,” kata Amalia E. Maulana, Brand Consultant Ethnomark Consulting. Internal branding berarti membangun reputasi dan trust antar divisi dalam perusahaan, dalam satu keluarga besar BUMN.
Di tempat terpisah, Menteri BUMN Rini M. Soemarno mengaku untuk membangun reputasi BUMN yang kuat diperlukan sinergi yang kuat di antara BUMN, antara lain dengan pemantapan pembentukan holding, dan peningkatan tata kelola perusahaan. “Dengan adanya sinergi internal antara perusahaan BUMN di bawah kendali Kementerian BUMN, kepercayaan masyarakat terhadap peran BUMN bagi perekonomian semakin kuat,” kata Rini.
