Infografis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sepakat meningkatkan Pelayanan Transportasi terutama dalam hal pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau dikenal dengan istilah Jembatan Timbang.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto dan Asisten Kapolri Bidang Operasi Inspektur Jenderal Polisi Unggung Cahyono yang dilakukan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (20/4/2017).
Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Preservasi Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Sesditjen Bina Marga Bambang Sudiatmo dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.
Dalam sambutannya Menteri Basuki menyatakan bahwa untuk membangun transportasi yang lebih cepat, aman dan murah diperlukan 3 hal yakni sarana dan prasarana, regulasi yang memadai dan perilaku pengendara yang harus mematuhi regulasi yang sudah disepakati bersama apapun moda transportasinya.
Baca Juga: Total Ada 141 Jembatan Timbang yang Ada di Indonesia
“Kami dari Kementerian PUPR bertanggungjawab membangun sarana dan prasarana jalan dan jembatan, termasuk median, drainase, dinding penahan longsor. Sementara Kemenhub dan Polri berperan dalam mengatur regulasi dan perilaku pengguna jalan. Hingga saat ini sekitar 90 persen pengguna transportasi masih mengandalkan prasarana dan sarana jalan raya, khususnya untuk pengangkutan logistik. Untuk itulah sinergi antara ketiga pihak ini sangat penting dan diperlukan,” kata Menteri Basuki.
Menurutnya pengawasan beban muatan angkutan barang melalui jembatan timbang merupakan salah satu upaya menjaga jalan senantiasa dalam kondisi mantap. Untuk itu, Menteri Basuki mengucapkan terimakasih atas penandatanganan MoU pengaktifan kembali jembatan timbang ini dan optimis kesepakatan tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten.
Ditambahkannya dari hasil uji coba di Jembatan Cisomang yang dibuka pada 1 April lalu, sekaligus pengawasan beban muatan angkutan yang melintas, dari sekitar 6.250 truk yang melewati jalan tol Purbaleunyi, sebanyak 2.250 truk diketahui membawa muatan berlebih. Bahkan untuk truk Golongan V yang diizinkan membawa muatan maksimal 45 ton, pada kenyataannya truk tersebut bermuatan hingga 85 ton sehingga diminta keluar dari jalan tol untuk selanjutnya melewati jalan arteri nasional.
“Namun demikian yang akan rusak dalam tempo singkat adalah ruas jalan nasional. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” tegas Menteri Basuki.
