“E-katalog adalah sebuah metode pengadaan di mana kapal-kapal yang setipe atau satu jenis yang sama dapat dipesan banyak, misalnya sampai 40 kapal atau 400 kapal. Kita bisa memesan seperti kita memesan mobil, memesan motor, dan sebagainya,” papar Agus. Menurut dia, dari 200 galangan kapal yang akan bekerjasama akhirnya LKPP berhasil menyeleksi hingga tinggal 60 galangan kapal.
Sasaran pengadaan paket bantuan kapal perikanan ini adalah terbangunnya kapal perikanan berbahan fiberglass yang laik laut, laik tangkap dan laik simpan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan serta memperhatikan kearifan lokal dan penyerahan yang tepat waktu.
Sedangkan kriteria kapal perikanan tersebut telah disusun desain dan spesifikasinya oleh tim desain (tim rancang bangun) yang beranggotakan para profesional dari Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KKP, Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Biro Klasifikasi Indonesia.
Menurut Sjarief, respon masyarakat terhadap kapal perikanan yang mereka sediakan juga menjadi hal penting. “Kita harus pertimbangkan jenis kapal yang cocok untuk mereka. Oleh karena itu, kita undang mereka datang untuk uji coba, dilihat dulu. Coba dulu baru beli. Mereka harus cek semua dulu, setelah rapi, baru kita mengadakan,” tutur Sjarief.
Baca Juga: Awasi Sumber Daya Laut, KKP Pakai Teknologi Satelit
KKP tidak hanya fokus pada pengadaan fisik kapal-nya saja tetapi sekaligus mempersiapkan kapasitas nelayannya serta permodalan dengan melibatkan lembaga permodalan maupun mitra stretagis lainnya agar bantuan kapal yang diberikan benar-benar bermanfaat, tepat guna dan tepat sasaran.
“Kita sudah lakukan identifikasi spesifikasi desain kapal berdasarkan karakteristik perairan, kearifan lokal dan kebutuhan nelayan calon penerima bantuan. Bahkan uji coba prototype yang sesuai dengan kebutuhan nelayan juga sudah dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap beberapa waktu lalu. Banyak nelayan yang hadir, dari Pangandaran, Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, nelayan pesisir barat dan Maluku,” papar Sjarief.
Calon penerima bantuan juga turut terlibat dalam proses pengadaan bantuan sarana penangkapan ikan ini. Mulai saat perencanaan, pembangunan dan pengawasan pembangunan hingga mendatangkan calon penerima ke galangan kapal untuk menentukan langsung kapal bantuan.
“Sasarannya agar ketika kapal diserahkan, mereka juga sudah siap melaut. Untuk itu, kita juga beri bantuan perizinan. Kita secara parallel juga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk membantu supaya perizinan bisa turun saat kapal diserahkan. Belajar dari pengalaman itu, maka saya sampaikan bahwa pengadaan kapal bukan sekadar membeli kapal dan menyerahkan, tetapi kami ingin meyakinkan bahwa kapal-kapal yang kita adakan ini betul-betul bisa dimanfaatkan secara langsung oleh para nelayan, dan di saat yang sama mereka bisa menikmati hasil produksi ikan yang melimpah,” kata Sjarief.
Sjarief menyebutkan, dalam waktu dekat, akan digelar rapat pleno yang melibatkan seluruh stakeholder dari penyedia bahan pembuatan kapal, galangan, penyedia mesin, pemerintah daerah serta perbankan agar terjadi sinergitas sehingga setelah pertengahan tahun semua bantuan telah selesai, bantuan tersebut dapat segera terdistribusi ke nelayan.
“Kita masih punya waktu karena kapal-kapal ini bukan kapal-kapal besar. Mereka bisa diselesaikan dalam 2-3 bulan. Saya berharap kalau 1 Mei kita kita kontrak, maka Agustus sudah bisa diserahkan. Masih ada waktu mereka uji coba dan sebagainya,” jelas Sjarief.