Infografis
Kementerian Sosial menargetkan pertumbuhan jumlah Layanan elektonik Warung Gotong Royong (e-Warong) mencapai 10.000 buah seiring perluasan jangkauan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga 10 juta keluarga di tahun 2018 mendatang.
"Tahun ini (2017-red) kami baru menargetkan tambahan 2500 buah e-warong yang tersebar di 98 kota. Tapi tahun depan jumlahnya akan meningkat lebih dari tiga kali lipat," ungkap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) Non Tunai di Pendopo Walikota Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (14/4/2017).
Dikatakan, 2500 buah e-warong yang dibangun tahun 2017 diperuntukkan guna melayani sebanyak 1,286 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total nilai sebesar Rp1,7 triliun.
Adapun jumlah sasaran penerima rastra ada sebanyak 15,5 juta. Dengan demikian konversi Rastra menjadi BPNT masih menyisakan sedikitnya 5,5 juta keluarga yang masih menggunakan sistem lama pada tahun 2018.
Baca Juga: Khofifah: Kemiskinan di Desa Dua Kali Lipat Dibanding Kota
Khofifah menjelaskan, BPNT merupakan lompatan besar Pemerintah melalui Kemensos dalam menyalurkan program subsidi beras sejahtera (Rastra) yang sebelumnya telah dijalankan.
Skema bantuan tersebut mengubah metode subsidi beras yang sebelumnya disalurkan dengan ditebus 1600 per kilo oleh penerima manfaat. Sementara BPNT diterimakan oleh KPM dengan membelanjakan dana bantuan setiap bulannya sebesar 110 perbulan untuk membeli bahan pangan yang sudah ditentukan di e-Warong.
Khofifah mengatakan penerima manfaat BPNT juga akan semakin mudah dalam mencairkan bantuan karena adanya teknologi interkoneksi dan interoperabilitas. Teknologi ini, lanjutnya, memungkinkan penerima bansos mencairkannya di seluruh ATM bank milik negara.
"Kapanpun dan dimanapun, KPM bisa mengambil dana jika sewaktu-waktu dibutuhkan," tuturnya.
Kucurkan Bansos Rp21,4 Miliar
Sementara itu, dalam kunjungan kerja di Kota Kendari Mensos menyalurkan bantuan sosial senilai total Rp21,47 miliar. Bantuan tersebut terdiri dari bantuan sosial PKH tunai untuk 4.762 KPM dengan nilai bantuan Rp9 miliar.
Selanjutnya Beras Sejahtera (rastra) untuk 8.787 keluarga dengan nilai bantuan Rp12 miliar. Bansos Disabilitas untuk 37 jiwa dengan nilai bantuan sebesar Rp111 juta. Bansos Lanjut Usia untuk 60 jiwa dengan nilai bantuan sebesar Rp120 juta. Dan, Bansos KUBE Perkotaan kepada 100 keluarga senilai Rp200 juta.
"Untuk PKH Kota Kendari semuanya sudah disalurkan secara non tunai. Sementara untuk BPNT sedianya akan disalurkan tahun 2018," imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengungkapkan, terkoneksinya masyarakat miskin dengan perbankan membuat mereka dapat memanfaatkan berbagai produk dan jasa keuangan formal seperti transfer, menabung maupun pinjaman serta asuransi.
Ditambahkan, intervensi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan pun semakin efektif. Karena bantuan sosial dan subsidi diintegrasikan dalam satu kartu yaitu Kartu keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan sehingga bisa menampung bansos PKH, Pangan, Subsidi LPG 3 Kg, dan subsidi listrik.
