Infografis
"Jadi contohnya kapal selain ke Bali bisa ke Lombok, Nusa Penida, dan lain sebagainya. Jadi bisa keliling. Dan hal ini bisa dilakukan jika BUMN Energi bisa bersinergi," ucap Harry dalam keterangan resmi, belum lama ini.
Sejatinya, Harry melanjutkan, ongkos pengangkutan LNG bisa lebih murah bila makin besar volume gas yang diangkut dan makin banyak titik suplai. “Kalau kemudian pengangkutan ke Benoa dinilai Jonan lebih mahal,jangan berburuk sangka dulu. Pahami dulu kondisi dan latar belakangnya,” tukasnya.
Harry menilai, pendapat Jonan mungkin tidak salah, tapi dia tidak memahami latar belakang. Tugas Menteri Jonan adalah bagaimana menurunkan seluruh komponen biaya, tidak hanya angkutan itu saja, tetapi sekaligus memerintahkan PLN untuk melakukan efisiensi biaya dengan meningkatkan pemakaian gas untuk pembangkitnya.
“Memperbanyak tujuan pengiriman LNG, mengevaluasi harga LNG di hulu serta tentunya mengamankan jaminan alokasi gas untuk tiap pembangkit,” imbuh Harry.
Baca Juga: Investasi Kapal Pembangkit Listrik Jangkrik 4,2 Miliar Dolar AS
Penggunaan gas untuk bahan bakar pembangkit PLN masih saja tersendat. Hingga kini, PLN terkesan ogah mengubah energi pembangkitnya dengan gas. Padahal, Presiden sudah menitahkan untuk segera mengkonversi pembangkit listrik PLN dengan gas demi penghematan yang signifikan.
Anggota Komisi VII DPR RI Harry Purnomo mengingatkan, pemerintah terlalu banyak berwacana sehingga konversi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke gas hasilnya belum terlihat. Padahal, sudah dibahas sejak puluhan tahun lalu.
Harry menambahkan, jika penggunaan diesel dialihkan sepenuhnya ke gas, akan ada penghematan mencapai Rp 70 triliun. Angka ini, merujuk pada dana pembelian BBM oleh PLN untuk kapasitas pembangkit total sebesar 7.000 Mega Watt (MW).
Hasil penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Kementerian ESDM, penggunaan gas jauh lebih hemat dibandingkan BBM. Perbandingannya 1 liter solar/bensin sama dengan 240 gram gas. Ini artinya penggunan gas bisa 5 kali lebih hemat dibandingkan BBM.
Harry menilai, pangkal persoalannya, dari sisi kelemahan tata kelola dan tidak sinerginya BUMN sektor energi, juga tidak kompaknya kementerian BUMN dan Kementerian ESDM. "Masing masing jalan sendiri merasa lebih mampu hebat," tegasnya.
Menurut Harry, seharusnya pemerintah mengapresiasi pihak-pihak yang berkomitmen untuk mengembangkan pembangkit listrik berbahan bakar gas. Kalau kemudian ada perbedaan harga gas dari tiap titik tujuan, selayaknya segera dibenahi.
