Infografis
Ketua Komisi V DPR RI Fairy Djemy Francis mengatakan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur harus segera menuntaskan pembebasan lahan untuk pembangunan Jalur Puncak II. Proyek ini menjadi solusi atas kemacetan parah di Jalur utama Puncak yang kerap terjadi di saat hari libur.
"Kami siapkan anggaran Rp 600 miliar untuk pembangunan jalannya. Tapi kedua daerah harus menuntaskan pembebasan lahan," kata Fairy Djemy Francis di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (7/4/2017).
Dia menjelaskan, selama ini pihaknya sudah banyak mendengar masukan dari Pemkab Cianjur terkait pentingnya keberadaan Jalur Puncak II untuk pengembangan Cianjur dan kota lain di Jabar.
Baca Juga: Komisi V DPR Dorong Jalur Puncak II Jadi Jalan Nasional
Terlebih jalur tersebut sudah lebih dulu diusulkan dibandingkan Jalan Tol Bogor-Sukabumi-Cianjur-Bandung, kata dia, sehingga harusnya Jalur Puncak II menjadi prioritas pembangunan.
"Kami mendorong Jalur Puncak II menjadi prioritas pembangunan di pusat karena usulannya sudah masuk sejak tahun 2012. Bahkan kami sempat mendorong agar segera direalisasikan, namun terkendala dengan pembebasan lahan," katanya.
Menurut dia, jika pembebasan lahan di Bogor dan Cianjur selesai selama rentang waktu 2017 hingga 2018, maka pembangunan konstruksi dapat dilakukan 2019.
Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman, yang mendampingi anggota DPR RI meninjau lokasi, mengatakan, kunjungan Komisi V it diharapkan mempercepat pembangunan Jalur Puncak II.
"Kami tidak perlu banyak menerangkan dampak dari adanya jalur alternatif tersebut karena semua yang hadir dari pusat sudah tahu bagaimana macetnya jalur utama Puncak. Perlu segera dibangun Jalur Puncak II sebagai solusi," katanya.
Sesuai dengan kesepakatan, Pemkab Cianjur akan segera menuntaskan pembebasan lahan. Ada 1,8 kilometer jalan yang perlu diperluas sehingga lahan di sampingnnya harus dibebaskan.
