Infografis
Komisi V DPR RI mendorong pemerintah menjadikan jalur puncak II sebagai jalan nasional. Akses yang menghubungkan Jakarta- Cianjur diharapkan proses pembangunannya mulai dilaksanakan pada 2018 mendatang.
Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djamy Francis mengatakan, ditahun 2012-2015 tidak ada intervensi Komisi V DPR RI. Kemudian pada tahun 2016 Komisi V DPR RRI telah melakukan rapat dengan DPRD dan juga telah melakukan rapat kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hasilnya, sambung Fary, mendorong kembali pembangunan Jalan strategis nasional jalur puncak II ini dan sudah direncanakan dialokasi anggaran 2019. Ini dengan catatan pada 2017-2018 ini persoalan pembebasan lahan serta masalah sosial lainnya sudah diselesaikan.
Baca Juga: Hingga Februari, KPR Subsidi Telah Capai Rp28,26 Triliun
"Sebetulnya rencana pembangunan jalur puncak II ini telah diusulkan pada 2015. Tapi itu belum dibahas oleh Komisi V karena usulan pemerintah daerah kepemerintah pusat. Olleh karena itu Komisi V tidak intervensi dan alhasil pembangunannya mangkrak padahal telah ada alokasi anggaran dari pemerintah," ungkap Fary usai melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cianjur Jawa Barat, bersama para anggota Komisi V DPR RI lainnya, seperti Neng Eem Marhamah Zulfa dan Djoni Rolindrawan, Kamis (5/4/2017).
Dari hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI, lanjutnya, dengan melihat secara langsung maka dihasilkan sebuah solusi yaitu, apabila pemerintah khususnya pemerintah daerah sudah dapat menyelesaikan permasalahan lahan dan sosial yang selama ini menjadi catatan dapat didorong dan dipercepat pelaksanaan pembangunannya pada 2018 nanti.
"Untuk itu disegerakan permasalahan lahan dan sosial diselesaikan maka kami dapat lebih mengintervensi tahun depan sudah dapat dilaksanakan," tegas politisi Partai Gerindra itu.
Untuk alokasi anggaran pembangunannya, kata Fary, kurang lebih sekitar Rp679 miliar dan ditambah anggaran padaa 2015 Rp50 miliar.
Disinggung wilayah mana saja di Indonesia yang juga didorong untuk percepatan pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, jembatan dan pertumbuhan ekonomi.
Anggota Komisi V DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa menambahkan, jalur puncak II ini adalah suatu solusi yang paling tepat, karena jalur puncak I itu telah krowdit. "Jalur puncak kita ketahui macetnya bukan main. Terlebih dihari libur," kata politisi PKB itu dilokasi yang sama.
