Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menyatakan business process outsourcing sebagai salah satu program prioritas di bidang industri jasa yang perlu dibangun dan dikembangkan tahun ini. Pemerintah menilai kehadiran bisnis alih daya memiliki peran penting dalam mengentaskan pengangguran, dan memberdayakan tenaga kerja di Indonesia yang jumlahnya sangat besar.
Menyikapi hal demikian, Direktur SIMGroup, Anta Ginting menyatakan siap mendukung pemerintah dengan membuat strategi pengembangan kompetensi karyawan.
“Strategi pengembangan kompetensi karyawan merupakan upaya yang kami lakukan untuk melahirkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing. Pengembangan ini dilakukan secara intensif meliputi skill training, soft skill, dan creativity training,” papar Anta di Jakarta, Kamis, (6/4/2017).
Baca Juga: SIMGroup Apresiasi Jokowi Jadikan Industri Outsourcing Unggulan
Selain fokus menjalankan program pengembangan kompetensi karyawan, Anta menyebutkan bahwa SIMGroup tengah fokus menjalankan sebuah sistem elektronik yang memudahkan operasional kerja. Salah satunya adalah dengan membuat sistem tellecolection, yakni sebuah program untuk menagih dan reminder tagihan ke konsumen.
“Saat ini belum banyak perusahaan alih daya yang mengembangkan sistem tellecolection, dan kami ingin menjadi pionir dalam penggunaan teknologi ini. selain itu, kami juga fokus mengembangkan fungsi televerification, dan talesales yang menjadikan sistem kerja SIMGroup lebih modern, dan fleksibel,” kata Anta menerangkan.
Pengembangan bisnis outsourcing di dalam negeri, sambung Anta, hanya akan berjalan maksimal, bila seluruh perusahaan outsourcing mentaati regulasi yang berlaku. Untuk itu, Anta meyakinkan bahwa SIMGRoup selalu bekerja secara profesional, menjalankan prkatik outsourcing sehat yang berkeadilan baik bagi perusahaan mitra, maupun bagi tenaga kerja yang disalurkan.
“Sudah saatnya kita berbenah untuk menghapus stigma negatif yang selama ini melekat pada perusahaan outsourcing. Kita buktikan, bahwa kita mampu menjalankan sistem yang sehat, dan berkeadilan,” imbuh fungsionaris Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini.
Kedepannya, Anta menyatakan SIMGRoup ingin menjadikan Indonesia sebagai negara pusat alih daya dunia. Untuk itu, ia ingn mendorong pemerintah dalam menciptakan sebuah regulasi baru guna meningkatkan standard kualifikasi perusahaan, standarisasi manajemen fee, dan teknis lainnya.
“Kini, saatnya membuktikan bahwa kita mampu unggul dalam persaingan dengan perusahaan outsourcing di luar negeri,” tandasnya.