Infografis
Presiden Joko Widodo, Selasa siang (4/4/2017), menerima kehadiran sejumlah ulama di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo mengapresiasi peran dan bimbingan para ulama dalam menyejukkan suasana di setiap daerah. Hal ini dilakukan guna memelihara semangat kebersamaan dan kedamaian antarmasyarakat di Tanah Air.
"Kami sangat menghargai peran dan seluruh usaha para ulama dalam membina umat Islam, dalam mengawal umat Islam," ujar Presiden Joko Widodo mengawali pembicaraan.
Baca Juga: Jokowi Keluarkan 9 Arahan Dalam Penyusunan RAPBN 2018
Oleh karena itu, Kepala Negara berpesan kepada para ulama untuk terus mendukung pemerintah dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
"Pemerintah ingin sekali lagi menitipkan kepada para ulama agar kesejukan dalam mendinginkan situasi kota, daerah, maupun negara kita ini terus kita jaga bersama-sama antara ulama dan umaro sehingga negara kita selalu dalam keadaan damai," ungkapnya.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia yang pada tahun 2016 lalu berhasil mencapai posisi pertumbuhan 5,02 persen. Sedangkan untuk pengendalian harga, Indonesia berhasil menjaga inflasi pada posisi 3,02 persen setelah sebelumnya pada posisi sembilan sampai delapan persen. Tak lupa, Presiden Joko Widodo mengucapkan syukur atas membaiknya kondisi perekonomian Indonesia.
"Kalau kita bandingkan dengan negara yang lain dengan negara-negara G20 misalnya negara-negara besar kita hanya kalah dengan India dan China. Indonesia berada pada posisi nomor 3, Alhamdulillah," ucap Presiden.
Namun demikian, masih ada sejumlah masalah yang harus diselesaikan pemerintah, salah satunya adalah masalah ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Bahkan masalah tersebut merupakan masalah terberat yang dihadapi pemerintah, mengingat banyak masyarakat yang merasa belum menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut.
"Memang pertanyaannya sekarang yang banyak kami dengarkan dari kampung, dari desa, dari daerah, lima persen itu yang mendapatkan siapa Pak Presiden? Siapa yang mendapatkan? Apakah kita? Apakah kami? Inilah yang perlu kami jawab dengan kebijakan dan program yang akan dilakukan oleh pemerintah," kata Presiden.
